Eks Mendikbud Sebut Anggaran Pendidikan di Daerah Tak Bisa Diaudit Menkeu

M. Nasir. Foto: Phaksy Sukowati/kumparan

Eks Menteri Pendidikan periode 2014-2019, Mohammad Nasir, menyebut alokasi anggaran pendidikan yang dialokasikan kepada perguruan tinggi lebih kecil ketimbang alokasi anggaran ke daerah.

Hal itu disampaikan dia dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7).

"Kalau kita simpulkan ini adalah belum sinkronnya antara kebijakan dan realisasi anggaran pendidikan antar tingkatan kependidikan. Dalam hal ini tadi yang dialokasikan untuk pendidikan tinggi sangat rendah, yang dialokasikan ke daerah itu yang sangat tinggi juga," kata Nasir.

RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI dengan tokoh masyarakat yang pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/7/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Nasir mengaku, pernah bertanya kepada Menteri Keuangan soal apakah ada ada audit untuk alokasi anggaran ke daerah. Ia pun kaget karena Menteri Keuangan mengaku tak bisa melakukan audit.

"Saya pernah tanyakan ke Bu Menteri [Keuangan], Pak Menko, saya tanya ke Bu Menteri, itu anggaran yang dialokasi ke daerah bagaimana? Pernah diaudit enggak? Kita enggak bisa audit. Loh, kok enggak bisa? Ternyata itu sudah menjadi gelondongan," ucap dia.

Nasir pun menilai, apabila anggaran tersebut tak dapat diaudit, maka sangat memungkinkan penggunaan dana pendidikan digunakan untuk hal lainnya.

"Mungkin sangat terjadi alokasi anggaran pendidikan yang disampaikan ke daerah itu digunakan bukan untuk pendidikan, mungkin kalau itu 10% mungkin hanya 3% atau kalau 100% nya lah, mungkin hanya 40% maksimal bisa digunakan untuk pendidikan 60% bisa digunakan yang lainnya karena nggak ada report yang jelas," terangnya.