News
·
3 Agustus 2021 19:25
·
waktu baca 2 menit

Eks Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Lab Komputer

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Eks Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Lab Komputer (176952)
searchPerbesar
Ilustrasi KPK. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (Kemenag) Undang Sumantri dituntut 2 tahun penjara. Ia juga dituntut membayar denda Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan.
ADVERTISEMENT
JPU KPK menilai Undang terbukti melakukan korupsi pengadaan laboratorium komputer dan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi di Kemenag tahun 2011. Kasus ini disebut merugikan negara Rp 23,636 miliar.
"Menuntut, supaya majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan putusan dengan amar, menyatakan terdakwa Undang Sumantri telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata JPU KPK, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/8), dikutip dari Antara.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 100 juta subsider 2 bulan kurungan," sambung dia.
Undang dinilai terbukti melakukan dakwaan kedua yaitu Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP.
ADVERTISEMENT
Ada hal yang memberatkan dalam perbuatan Undang yakni tindakannya tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.
Sementara hal yang meringankan, ia berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatan dengan terus terang, dan tidak memperoleh keuntungan pribadi atas perbuatannya.
Eks Pejabat Kemenag Dituntut 2 Tahun Penjara Terkait Kasus Korupsi Lab Komputer (176953)
searchPerbesar
Ilustrasi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Shutter Stock
Dalam perkara ini, Undang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada 2011 bersama-sama dengan Affandi Mochtar selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Abdul Kadir Alaydrus, Ahmad Maulana, Noufal selaku Deputy General Manager Business Service Regional I PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk telah merugikan keuangan negara Rp 23,636 miliar.
Berikut sejumlah pihak yang diperkaya akibat ulah para terdakwa:
  • PT Cahaya Gunung Mas (dengan memakai perusahaan PT Batu Karya Mas), sejumlah Rp 13.650.200.500,
  • PT Telekomunikasi Indonesia Tbk sejumlah Rp 5.095.645.960
  • PT Pramindo Ikat Nusantara (PT PINs) sejumlah Rp 4.890.806.614.
ADVERTISEMENT
Jumlah merupakan kerugian negara dalam pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jejaring MTs (madrasah tsanawiyah) dan MA (madrasah aliyah) pada Ditjen PI tahun anggaran 2011 yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp 13.650.200.500.
Lalu sejumlah Rp 9.986.452.574 pada pengadaan pengembangan sistem komunikasi dan media pembelajaran terintegrasi untuk jenjang madrasah aliyah.
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020