Eks Pengacara Ronald Tannur Bantah Suap 3 Hakim, Minta Dibebaskan dari Tahanan

Terdakwa suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat bersiap mengikuti sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat, membantah memberikan suap kepada tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang memvonis bebas kliennya dalam perkara pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

Hal itu disampaikannya lewat nota keberatan atau eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Lisa Rachmat dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2).

Adapun tiga hakim PN Surabaya yang mengadili perkara Ronald Tannur adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Ketiganya kini telah menjadi terdakwa kasus dugaan suap di balik vonis bebas itu.

"Bahwa selama proses persidangan perkara atas nomor 25, Terdakwa Lisa Rachmat tidak pernah berkomunikasi dengan ketiga hakim tersebut," ujar kuasa hukum Lisa Rachmat, saat membacakan nota keberatannya, dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (17/2).

"Dan selama itu pula Terdakwa Lisa Rachmat tidak pernah memberikan atau menjanjikan uang kepada hakim bernama Erintuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul," lanjutnya.

Dalam kesempatan itu, kuasa hukum Lisa pun membeberkan proses hukum yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dan jaksa penuntut umum terhadap kliennya.

Kuasa hukum Lisa menyatakan bahwa penyidik Kejagung tak pernah melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap kliennya. Bahkan, kata dia, Lisa juga belum pernah diperiksa sebagai saksi, namun justru langsung dijerat sebagai tersangka.

Terpidana Gregorius Ronald Tannur saat melengkapi dokumen di Rutan Kelas 1 Medaeng, Surabaya. Foto: Kemenkumham Jatim

Tak hanya itu, kuasa hukum Lisa juga menyesalkan tindakan penyidik dalam melakukan penggeledahan, penyitaan, hingga termasuk penahanan terhadap kliennya.

Kuasa hukum menilai bahwa proses hukum yang dijalani oleh kliennya dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yakni pada tanggal 23 Oktober 2024. Hal itu dianggap tidak masuk akal oleh kuasa hukum Lisa.

"Bagaimana rasionalitas hukumnya penyidik bisa menetapkan Terdakwa Lisa Rachmat sebagai tersangka pada waktu dan hari yang bersamaan dilakukan penggeledahan dan penyitaan," kata dia.

"Di mana penggeledahan dan penyitaan tersebut terjadi di dua tempat yang berbeda yakni di Surabaya dan Jakarta Pusat," imbuhnya.

Kuasa hukum Lisa pun menilai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Kejagung pun tidak sah menurut hukum dan telah cacat hukum.

"Sehingga konsekuensi hukum atas tidak sahnya proses hukum yang dilakukan terhadap terdakwa Lisa Rachmat mengakibatkan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum menjadi tidak dapat diterima atau batal demi hukum," tutur dia.

Selain itu, kuasa hukum Lisa juga memprotes bahwa kliennya dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi kuasa hukum. Menurutnya, hal itu justru bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Terkait dakwaan jaksa terhadap kliennya, kuasa hukum menilai bahwa uraian dakwaan tersebut tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat.

Kuasa hukum menilai bahwa dakwaan tersebut tidak dibeberkan secara lengkap ihwal perbuatan pidana Lisa yang disebut berupaya mempengaruhi tiga Hakim Agung yang mengadili kasasi Ronald Tannur.

"JPU [jaksa penuntut umum] tidak menjelaskan bagaimana rumusan pidana yang dilakukan dalam bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Lisa Rachmat dalam rangka mempengaruhi tiga hakim kasasi yang berada di Mahkamah Agung RI," kata kuasa hukum Lisa.

Dua terdakwa suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, Lisa Rachmat (kiri) dan Meirizka Widjaja (kanan) bersiap menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO

Dengan dalil keberatan itu, kuasa hukum Lisa Rachmat pun meminta Majelis Hakim untuk membebaskan kliennya dari tahanan.

Lewat kuasa hukumnya, Lisa juga meminta Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan jaksa dalam kasus dugaan suap hakim pembebas Ronald Tannur dinyatakan batal.

"[Meminta Majelis Hakim] menerima dan mengabulkan nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum Terdakwa Lisa Rachmat untuk seluruhnya. Membatalkan surat dakwaan JPU," ucap kuasa hukum Lisa membacakan petitum eksepsinya.

"Memerintahkan JPU untuk mengeluarkan Terdakwa Lisa Rachmat dari rumah tahanan Pondok Bambu Jakarta," pungkasnya.

Adapun kasus ini bermula saat Majelis Hakim PN Surabaya memvonis bebas Ronald Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.

Namun, di tingkat kasasi, hakim memutuskan bahwa Ronald Tannur bersalah dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dalam putusan itu, terdapat satu hakim yang berbeda pendapat (dissenting opinion), yakni Hakim Agung Soesilo.

Kasasi tersebut menganulir vonis bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim PN Surabaya. Putusan tersebut kemudian terindikasi kuat ada suap di baliknya hingga ketiga hakim PN Surabaya menjadi terdakwa.

Belakangan, dalam pengembangan kasus dugaan suap terkait vonis bebas itu, Lisa disebut juga mengupayakan mengatur vonis kasasi. Ia kemudian didakwa melakukan pemufakatan jahat bersama Zarof dengan memberi suap sebesar Rp 5 miliar kepada Ketua Majelis Hakim yang mengadili kasasi Ronald Tannur, yakni Hakim Agung Soesilo.

Jaksa menyebut, bahwa upaya Zarof dan Lisa Rachmat ini dilakukan untuk mempengaruhi hakim di tingkat kasasi agar bisa menjatuhi vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

Zarof juga didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 915 miliar dan 51 kg emas. Hasil gratifikasi itu diduga terkait dengan pengurusan perkara yang dilakukan Zarof selama menjabat di MA.

Sementara itu, Lisa juga didakwa menyuap Majelis Hakim PN Surabaya senilai Rp 4,7 miliar. Suap itu ditujukan agar Ronald Tannur divonis bebas oleh hakim PN Surabaya dalam kasus pembunuhan Dini Sera.

Akibat perbuatannya, Zarof didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Ia juga didakwa melanggar Pasal 12B jo Pasal 18 UU Tipikor.

Sementara, Lisa didakwa dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.