Eks Pimpinan Heran KPK Tak Patuhi Ombudsman soal TWK: Bubarkan Saja Ombudsman

Eks Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat konfrensi pers terkait pengembangan kasus OTT Bupati Cirebon. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Mantan Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menanggapi sikap lima pimpinan KPK yang menolak rekomendasi Ombudsman RI.

Dalam tindakan korektif, Ombudsman menyebut telah terjadi malaadministrasi terkait penyelenggaraan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Akibatnya, 75 pegawai KPK dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Bahkan 51 di antaranya akan dipecat per 1 November karena dinilai sudah tidak bisa dibina.

Saut mengatakan, Ombudsman menyusun tindakan korektif tersebut berdasarkan dugaan malaadministrasi dalam TWK. Namun, jika pada akhirnya KPK tidak mau menjalankan tindakan korektif itu, Saut mengatakan sebaiknya Ombudsman dibubarkan.

"Ombudsman itu ada undang-undang mereka bisa menentukan ada malaadministrasi atau tidak. Jadi harus dipatuhi saja. Jangan dibantah bantah lagi. Kalau nggak, bubarin aja Ombudsmannya," ujar Saut dalam diskusi bertajuk 'Menyoal Masa Depan KPK Pasca Temuan Ombudsman dan Komnas HAM' yang digelar ICW melalui kanal YouTube, Minggu (29/8).

Ilustrasi Ombudsman. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Saut menjelaskan, melihat posisi Ombudsman sebagai salah satu lembaga negara yang diatur kerjanya oleh Undang-undang, seharusnya KPK mematuhi tindakan korektif itu.

"Karena mereka bekerja atas nama undang-undang dan itu produk-produk reformasi," kata Saut.

Sebelumnya, anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, memastikan mereka tengah menyusun sejumlah rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Pimpinan KPK saat terpilih menghadiri rapat paripurna DPR RI terkait pengesahan hasil pemilihan pimpinan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Rekomendasi itu terkait KPK dan BKN yang tak kunjung melaksanakan tindakan korektif yang diminta terkait TWK hingga batas waktu 30 hari sebagaimana diatur UU.

Sikap tersebut diyakini Robert telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang ORI. Aturan itu menyebutkan bahwa Ombudsman dapat mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden jika sampai batas waktu 30 hari, tindakan korektif yang diminta ORI tak juga dijalankan terlapor.

"Iya (saat ini rekomendasi) sedang disusun," ujar Robert.

Berikut rekomendasi Ombudsman kepada Jokowi terkait TWK: