Eks PM Malaysia Muhyiddin Yassin Dipanggil ke Komisi Anti-Korupsi

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin. Foto: REUTERS / Lim Huey Teng

Mantan Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Muhyiddin Yassin, dipanggil ke Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC). Pemanggilan ini terjadi, menyusul serangkaian tuduhan penyalahgunaan program pemerintah yang diluncurkan semasa kepemimpinannya, sejak 2020 hingga 2021.

Dikutip dari Reuters, informasi tersebut disampaikan langsung oleh Muhyiddin dalam sebuah postingan di Facebook. Dia mengatakan, telah dipanggil ke MACC pada pukul 11.00 siang waktu setempat, pada Kamis (9/3).

Namun, Muhyiddin tidak membeberkan alasan di balik pemanggilan tersebut — bersamaan dengan postingan itu, dia hanya membantah laporan media soal penangkapannya di hari sebelumnya.

Lebih lanjut, sejak pemilu Malaysia digelar pada November 2022 lalu, Muhyiddin dan partainya, Bersatu, telah menjadi subjek investigasi korupsi oleh MACC.

Hal ini lantaran dua pemimpin dari Partai Bersatu telah didakwa oleh MACC atas tuduhan penyuapan dalam proyek pemulihan ekonomi yang diluncurkan oleh Muhyiddin saat masih menjabat sebagai PM.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dalam upacara penyambutan kunjungan resmi Perdana Menteri Malaysia, Istana Bogor, Senin (9/1/2023). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Muhyiddin pun telah diinterogasi oleh MACC pada Januari lalu terkait proyek yang sama dan rekening bank milik Partai Bersatu telah dibekukan.

Sementara penyelidikan itu didorong oleh PM Malaysia saat ini, sekaligus saingan Muhyiddin saat pemilu, Anwar Ibrahim.

Dia memerintahkan peninjauan ulang proyek-proyek pemerintah senilai miliaran dolar yang telah disetujui Muhyiddin — termasuk program bantuan COVID-19, lantaran proyek-proyek tersebut dilaporkan tidak berjalan sesuai prosedur.

Muhyiddin yang kini berada di pihak oposisi, membantah tuduhan tersebut. Dia menyebutnya sebagai balas dendam politik semata.

Muhyiddin dan Anwar sempat bersaing dengan ketat dalam pemilu, yang berujung pada ketidakpastian di parlemen. Hal itu dikarenakan tidak ada satu pun kandidat yang memenangkan suara mayoritas di parlemen — termasuk Anwar.

Hingga akhirnya, Raja Malaysia, Al-Sultan Abdullah dari Pahang pun turun tangan. Atas keputusan kerajaan, pada Kamis (24/11/2022) Anwar ditunjuk sebagai PM usai dia membentuk koalisi dengan partai-partai politik lainnya.