Eks Raja OTT KPK Kritik Luhut Sebut OTT Kampungan: Perlu Banyak Belajar

Satgassus Polri sekaligus eks penyelidik KPK, Harun Al Rasyid. Foto: Dok. Istimewa

Eks penyelidik KPK, Harun Al Rasyid, mempertanyakan pernyataan Menko Marves Luhut B Panjaitan yang menyebut OTT KPK kampungan. Menurut pria yang dikenal sebagai Raja OTT KPK ini, operasi senyap justru sangat efektif mengungkap kasus korupsi. Tekniknya pun tidak sembarangan.

"Saya tidak paham apa dasar yang digunakan untuk menyebut OTT KPK itu kampungan. Padahal teknik-teknik yang digunakan di dalam OTT itu memanfaatkan teknologi canggih dan modern dipadukan dengan teknik investigasi lapangan yang brilliant dengan kemampuan dan skill yang tinggi," kata Harun kepada wartawan, Jumat (21/7).

Harun kemudian membeberkan mengapa OTT KPK perlu dilakukan. Ia mengungkapkan beberapa alasannya.

Pertama, OTT dinilai sangat efektif untuk mengungkap tindak pidana korupsi suap. Sebab menurut Harun, tindak pidana korupsi macam ini sangat unik dan memiliki kecenderungan akan saling menutupi antara pemberi dan penerima suap.

Kedua, lanjut Harun, kecenderungan saling menutupi itu dilakukan sedemikian rupa untuk menghilangkan jejak.

Ketiga, penyerahan hadiah atau janji dalam bentuk suap, biasanya dilakukan secara tunai. Aksi ini untuk meminimalkan jejak, baik dalam komunikasi antar pihak maupun pada saat penyerahan barang atau uangnya.

"Kondisi tersebut, membuat perkara pidana suap akan sulit dilakukan dengan pemeriksaan atau investigasi secara terbuka (penyelidikan terbuka)," kata Harun.

Harus Belajar soal OTT

Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Harun mengatakan, pihak yang mengatakan OTT kampungan, harus banyak belajar lagi soal operasi tangkap tangan. Sebab, teknik ini sejatinya sangat efektif untuk mengungkap kasus korupsi.

"Yang menyebut OTT sebagai kampungan, perlu belajar banyak tentang teknik OTT. Harus belajar ke Raja OTT barangkali agar paham tentang seluk-beluknya investigasi tertutup," kata Harun.

"Jangan-jangan nanti jika sudah paham seluk-beluk, teknik serta hasil OTT, malahan justru berbalik meminta KPK atau instansi penegak hukum lain untuk menggalakkan dan mendorong untuk OTT terus karena terbukti efektif untuk "membungkus" penyuap, perantara dan pihak yang disuap," pungkas Harun.

Pernyataan Luhut soal OTT KPK Kampungan

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bertemu Presiden Cyril Ramaphosa di Afrika Selatan, Rabu (12/7/2023). Mereka membahas banyak kerja sama mulai pasokan listrik hingga impor sapi. Foto: Instagram/@luhut.pandjaitan

Luhut sempat menyebut bahwa OTT KPK Kampungan. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak hanya penindakan. Kata Luhut, penindakan itu merupakan upaya terakhir.

Bahkan, Luhut menilai pemikiran yang ingin KPK selalu melakukan penangkapan atau OTT merupakan pemikiran yang kampungan.

Hal itu disampaikan Luhut saat memberikan sambutan dalam acara 'Stranas PK: Kok Bisa Rapor Logistik Turun Saat Pelabuhan di Indonesia 20 Besar Terbaik Dunia' di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (18/7).

"Perbaikan sistem, kemudian pencegahan, penindakan tuh terakhir. Saya ulangi ya penindakan tuh terakhir," kata Luhut.

"Tapi kita semua pengin lihat penindakan aja. Memang senang drama. Padahal yang dilakukan KPK menurut saya sangat banyak," sambungnya.

Luhut menekankan soal upaya pencegahan korupsi lebih baik dibandingkan penindakan. Ia mengakui bahwa sistem memang belum sepenuhnya sempurna. Namun, bukan berarti hanya penindakan yang dikedepankan dengan menangkap orang.

"Bahwa semua belum sempurna 'yes', tapi jangan bilang nangkap-nangkap saja, saya bilang kampungan itu menurut saya," ungkap Luhut.

"Saya setuju ada yang ditangkap, tapi kalau makin kecil yang ditangkap karena digitalisasi, kenapa tidak?" pungkasnya.