Eks Staf Menkes Minta Polisi Usut Video Rekomendasi Pemecatan Terawan dari IDI

Mantan Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad (K) saat prosesi Pengukuhan Guru Besar di Aula Merah Putih, Universitas Pertahanan, Sentul, Rabu (12/1/2022). Foto: Yulius Satria Wijaya/Antara Foto

Beredarnya video pembacaan rekomendasi pemberhentian dr. Terawan Agus Putranto sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) di media sosial menjadi polemik.

Eks Staf Khusus Menteri Kesehatan era Terawan Agus Putranto, Brigjen TNI (Purn) dr. Jajang Edy Prayitno meminta kepolisian mengusut beredarnya video itu.

“Kami minta polisi segera mengusut dan menggali motif unggahan video tersebut yang telah menimbulkan keonaran terkait dengan kasus ini, termasuk apakah ada motif untuk mencoreng dan mencemarkan nama baik dokter Terawan,” kata Jajang kepada wartawan, Kamis, (31/3).

Dalam video amatir berdurasi 1.30 detik, tampak pembacaan rekomendasi pemberhentian dr. Terawan pada sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) dalam Muktamar ke-31 Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) di Banda Aceh, Aceh, Jumat, 25 Maret 2022.

Jajang menuturkan, sidang khusus MKEK mestinya berlangsung tertutup. Akan tetapi, rekaman video sidang justru beredar bebas di media sosial.

“Apa tujuan penyebaran video itu? Untuk mempermalukan dokter Terawan atau sengaja merusak nama baik IDI sendiri?” ujarnya.

Mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/3/2021). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Jajang mendesak kepolisian juga memeriksa kemungkinan adanya oknum anggota IDI ikut mengunggah video tersebut di sosial medianya.

“Untuk itu sekali lagi diharapkan agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas penyebaran video tersebut dan menangkap pelakunya yang telah menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat serta telah mencemarkan nama baik dokter Terawan Agus Putranto," kata Jajang.

Sebelumnya, polemik pemecatan Terawan dari IDI juga menjadi perhatian DPR, rapat dengan IDI membahas hal ini sedianya digelar Selasa (29/3). Namun rapat itu batal sampai waktu yang belum ditentukan.