Eks Wali Kota Kendari Jadi Tersangka, Modusnya Minta Saham Gerai Minimarket
PerbesarKejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan mantan Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada perizinan PT Midi Utama Indonesia untuk gerai Alfamidi.
"Iya benar, penyidik menetapkan mantan Wali Kota Kendari, SK, sebagai tersangka," kata Kasipenkum Kejati Sultra, Dody saat dikonfirmasi Kumparan, Senin (14/8).
Meski telah ditetapkan tersangka, Dody mengaku terhadap Wali Kota Kendari periode 2017-2022 itu belum dilakukan penahanan.
Sulkarnain yang merupakan kader PKS itu dijadwalkan akan diperiksa sebagai tersangka pada Jumat (18/8).
Dalam kasus ini, lanjut Dody, penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya:
Syarif Maulana selaku tenaga ahli dari Wali Kota Kendari dalam bidang percepatan pembangunan;
Ridwansyah Taridala, Sekretaris Kota Kendari, yang saat itu menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertahanan Kota Kendari.
Peran Sulkarnain
Sementara, Asisten Bidang Intelijen Kejati Sultra Ade Hermawan membeberkan peran Sulkarnain dalam kasus dugaan korupsi ini.
Sulkarnain menurut Ade telah meminta pembiayaan kegiatan pengecatan kampung warna-warni sebesar Rp 700 juta. Padahal, program ini dibiayai di APBD Pemkot Kendari pada 2021.
"Dia meminta itu sebagai imbalan kepada PT Midi akan diberikan izin pendirian gerai Alfamart di Kota Kendari," kata Ade.
Sulkarnain Minta Saham 5 Persen
Tak hanya itu, mantan Wali Kota Kendari ini juga telah minta saham sebanyak 5 persen dari setiap pendirian toko Anor Mart yang ada di Kota Kendari. Di mana pada saat itu, sebanyak 6 toko yang telah beroperasi di Kota Kendari melalui perusahaannya sendiri.
Peran tersangka lainnya, yakni Syarif Maulana, adalah menerima dan juga mengelola dana pembangunan kampung warna-warni dari PT Midi.
Ridwansyah Taridala berperan membuat dan menandatangani RAB pada kampung warna-warni yang dimintakan ke PT Midi.