Elektabilitas Ganjar di Survei Kompas Turun karena Tolak Israel di Pildun U-20?

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri Halal Bihalal Pemkab Semarang di GOR Pandanara Wujil, Kabupaten Semarang, pada Selasa (23/5/2023). Foto: Dok. Istimewa

Litbang Kompas merilis hasil survei terbaru, salah satunya terkait dengan elektabilitas capres. Survei menunjukkan, nama Prabowo Subianto berada di peringkat pertama mengungguli Ganjar Pranowo.

Apa faktor yang menyebabkan elektabilitas turunnya elektabilitas Ganjar?

Peneliti Indikator Politik, Bawono Kumoro, menilai salah satu faktor yang menyebabkan turunnya elektabilitas Ganjar karena penolakan terhadap Piala Dunia U-20, di mana pada saat itu, Ganjar menjadi salah satu yang menolak kedatangan Timnas Israel ke Indonesia.

"Besar kemungkinan diakibatkan kegagalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di mana salah satu sebab dari hal itu akibat manuver sejumlah elite dari PDI Perjuangan termasuk Ganjar Pranowo dalam menolak kehadiran timnas Israel di Indonesia," kata Bawono kepada kumparan, Kamis (25/5).

Elektabilitas Bakal Capres di Survei Kompas. Foto: Litbang Kompas

Selain itu, survei juga menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto baik dan menyalip Ganjar Pranowo. Kenaikan elektabilitas itu dinilai, salah satunya karena adanya endorsement dari Presiden Jokowi.

"Sangat mungkin peningkatan dukungan terhadap Prabowo dari basis pemilih Joko Widodo-Maruf Amin disebabkan endorsement baik secara tersirat maupun tersurat dari Presiden terhadap Prabowo dalam sejumlah kesempatan," ucapnya.

Temuan survei Litbang Kompas yang menunjukkan kenaikan elektabilitas Partai Gerindra, lalu diikuti kenaikan elektabilitas Prabowo Subianto menunjukkan adanya keselarasan antara kerja politik mesin partai dengan ketokohan dari Prabowo Subianto.

Bawono menuturkan, tren positif dari dukungan publik terhadap partai politik sekaligus juga terhadap ketua umum partai politik tersebut jarang sekali terjadi selama ini.

"Selama ini, dalam temuan survei seringkali dukungan publik tinggi terhadap sebuah partai politik, tetapi tidak diikuti dengan dukungan publik terhadap ketua umum partai politik bersangkutan," tandas dia.