Elektabilitas Unggul di Survei, Gerindra: Kepercayaan Rakyat Harus Dijaga

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso memimpin rapat kerja dengan Kepala Staf Kepresidenan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

Partai Gerindra menyambut positif hasil survei nasional Poltracking Indonesia yang menempatkannya di posisi teratas dalam elektabilitas partai politik. Dalam survei Poltracking, Gerindra mencatat elektabilitas tertinggi dengan 23,2 persen.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso mengatakan angka tersebut merupakan cerminan kepercayaan masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Partai Gerindra menyambut baik hasil survei Poltracking yang menempatkan Gerindra sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi. Bagi Gerindra, hasil survei tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan melalui kerja nyata,” kata Sugiat dalam keterangannya, Kamis (24/9).

Sugiat mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Gerindra. Namun, dia menilai hasil survei tersebut justru menjadi pengingat bagi seluruh kader untuk semakin aktif bekerja di tengah masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang memberikan kepercayaan kepada Partai Gerindra. Namun, kami tidak ingin menjadikan hasil survei sebagai alasan untuk berpuas diri. Justru ini menjadi pengingat bagi seluruh kader agar terus bekerja, hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi rakyat, serta memastikan setiap kebijakan dan perjuangan politik benar-benar memberikan manfaat,” ujarnya.

Menurut Sugiat, Gerindra tetap menghormati seluruh partai politik sebagai bagian penting dalam demokrasi Indonesia. Dia berharap persaingan politik antarpartai berlangsung secara sehat dan dewasa serta tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.

“Gerindra juga menghormati seluruh partai politik sebagai bagian penting dari demokrasi Indonesia. Persaingan elektoral hendaknya tetap ditempatkan dalam semangat membangun demokrasi yang sehat, dewasa, dan berorientasi pada kepentingan rakyat,” katanya.

Sugiat juga mengingatkan elektabilitas partai dapat berubah mengikuti dinamika politik dan persepsi masyarakat. Karena itu, Gerindra tidak ingin menjadikan hasil survei tersebut sebagai tolok ukur untuk berpuas diri.

“Kami menyadari bahwa tingkat elektabilitas dapat berubah seiring dengan dinamika dan persepsi masyarakat. Karena itu, yang paling penting bagi Gerindra adalah terus menjaga kepercayaan tersebut melalui konsistensi dalam bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara,” jelasnya.

Tren elektabilitas Partai Politik setahun terakhir (Oktober 2025 - Agustus 2026) menurut Poltracking Indonesia periode 14 - 20 Agustus 2026. Foto: Poltracking Indonesia

Dia menegaskan hasil survei hanya merupakan gambaran kondisi pada satu momentum. Sementara kepercayaan masyarakat, kata Sugiat, harus terus dijaga setiap hari melalui kerja dan kontribusi nyata.

“Survei adalah potret pada satu momentum. Sementara bagi kami, kepercayaan rakyat adalah amanah yang harus dijaga setiap hari,” pungkas Sugiat.

Sebelumnya, Poltracking Indonesia merilis hasil survei nasional terkait peta elektoral dan dinamika partai politik.

Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro mengatakan, survei dilakukan pada 14-20 Agustus 2026, menggunakan simulasi surat suara dengan pertanyaan mengenai partai politik atau calon legislatif DPR RI yang akan dipilih jika pemilu digelar saat survei dilakukan.

“Elektabilitas Partai Gerindra masih di atas yaitu di angka 23,2 persen,” kata Yoki dalam paparannya, Rabu (23/9).

Dalam survei tersebut, PDI Perjuangan berada di angka 11,6 persen, kemudian Partai Golkar sebesar 10,4 persen. Selanjutnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh elektabilitas 6,2 persen, sedangkan Partai Demokrat 6,1 persen.

Partai NasDem tercatat memiliki elektabilitas 4,4 persen. Kemudian Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar 3,4 persen, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 3,3 persen, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 2,3 persen, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1,9 persen.