Elite PPP Tegaskan Muktamar Tak Dipercepat: Tetap 2025

DPP PPP, Senin (10/7/2023). Foto: Fitra Andrianto/kumparan

Sekretaris Majelis Pakar Dewan DPP PPP, Fernita Jubahar Amirsyah, meminta seluruh pengurus dan kader tetap kompak menjelang Pilkada 2024 dan tidak terprovokasi oleh isu percepatan muktamar untuk menggantikan Plt Ketum Mardiono.

Isu ini mencuat di tengah kegagalan PPP menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen dalam Pileg 2024.

“PPP pernah melalui konflik yang cukup panjang. Perpecahan partai sangat menyita waktu dan tidak memberikan hasil positif. Maka sekarang, seluruh kader harus kompak sebagai satu keluarga besar, bergandeng tangan, dan berjuang bersama," kata Fernita kepada wartawan, Senin (17/6).

"Oleh karena itu, kesampingkan potensi perpecahan seperti isu muktamar, baik muktamar luar biasa maupun muktamar yang dipercepat,” tambahnya.

Tegakkan Aturan

Fernita menegaskan bahwa dalam organisasi sudah ada aturan dan mekanisme yang berlaku. Sehingga, sebuah keputusan tidak dapat diambil hanya oleh satu pihak tertentu.

“Pelaksanaan muktamar itu mekanismenya harus melalui Mukernas, sebelumnya Rapimnas, dan sebelumnya lagi juga harus rapat pengurus harian DPP untuk menentukan Mukernas atau Rapimnas tersebut,” jelasnya.

“Baru-baru ini, Rapimnas ke-IX yang dihadiri 38 DPW se-Indonesia menghasilkan keputusan bahwa muktamar akan diselenggarakan sesuai periode AD/ART yaitu tahun 2025. Hal ini menepis seluruh isu atau dorongan untuk mempercepat muktamar,” tegasnya.

Menyongsong 2029

Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono (tengah) pada konferensi pers menanggapi sikap MK terkait gugatan PHPU PPP di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu (22/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Lebih lanjut, Fernita meminta setelah Pemilu 2024, seluruh keluarga besar beserta para senior PPP untuk bersiap menghadapi Pemilu 2029.

“Insyaallah dengan bersatu, PPP siap menghadapi Pemilu 2029 dengan lebih baik lagi,” pungkasnya.

Sebelumnya, jajaran Ketua Majelis PPP menuliskan surat yang mengungkapkan keprihatinan terhadap partai setelah Pemilu 2024. Isinya mendesak PPP segera menggelar Muktamar akibat tidak lolosnya partai ke Senayan pada Pileg 2024.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Drs. H. Zarkasih Nur, Ketua Majelis Pakar Prof. Prijono Tjiptohrijanto, Ketua Majelis Syariah KH. Mustofa Aqil Siroj, dan Ketua Majelis Pertimbangan Ir. H. Muhammad Romahurmuziy.

Keabsahan surat ini dikonfirmasi oleh Prijono. Ia menyebut surat tersebut dikirim sebelum Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP di bulan Juni.

"Betul sekali. Pada saat masih sidang di MK, kami sudah merasa hasilnya tidak akan sesuai harapan bersama," kata Prijono saat dikonfirmasi, Minggu (16/6).