Erwin Aksa Tanggapi PPP soal Laporan ke Romy Tak Bakal Berlanjut: UU ITE Jelas

13 Mei 2023 12:03 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Erwin Aksa. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Erwin Aksa. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono meyakini laporan Erwin Aksa terhadap Romahurmuziy tidak akan berlanjut menjadi peristiwa hukum. Terkait pernyataan itu, Erwin Aksa menyerahkan proses hukum kepada polisi.
ADVERTISEMENT
Namun, ia juga meyakini bahwa UU ITE sudah mengatur dengan jelas aturan hukumnya.
"Kita serahkan ke pada pihak Mabes (Polri), saya kira UU ITE kita jelas," kata Erwin saat dihubungi, Sabtu (13/5).
Saat disinggung soal upaya damai dengan Romy, Waketum Partai Golkar itu enggan berkomentar lebih lanjut. Dia lebih memilih untuk menyerahkan seluruh proses hukum ke penyidik Bareskrim Polri.
"Dalam hal ini saya serahkan ke hukum pastinya, kita kedepankan persahabatan," papar dia.
Erwin Aksa melaporkan Romy ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baik. Dugaan pencemaran nama baik itu disampaikan Romy dalam video podcast yang diunggah pada 2 Mei 2023 lalu di akun YouTube Total Politik. Di sana, Erwin dituding sebagai seorang penipu.
ADVERTISEMENT
Laporan ini telah diterima dan teregister dengan nomor LP/B/90/V/2023/SPKT/BARESKRIM/POLRI tertanggal 8 Mei 2023.
Eks Ketum PPP Romahurmuziy saat acara Silaturahmi Akbar PPP DIY di Stadion Kridosono, Kota Yogyakarta, Minggu (8/1). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan
Dalam laporannya, Romy dituduhkan melanggar Pasal 45 Ayat (3) Juncto Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dan atau Pasal 310 Ayat (1) dan atau Pasal 311 Ayat (1) KUHP.
Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono mengatakan, ia tak yakin laporan itu akan menjadi peristiwa hukum.
"Saya juga enggak yakin itu akan jadi peristiwa hukum. Mudah-mudahan ya ini semuanya tentu dilakukan itu, jadi semuanya mungkin juga terdapat kesalahpahaman mungkin," kata Mardiono kepada wartawan di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (12/5).