Fadjroel: Pemerintah Tak Punya Buzzer, Kami Tak Takut Kritik
PerbesarBuzzer tak hanya menjadi perhatian warganet. Bahkan, tak sedikit pihak menuding pemerintah Jokowi menggunakan buzzer dalam sosialisasi berbagai program kebijakan.
Pihak Istana melalui Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, menegaskan pemerintah tak memiliki buzzer.
"Pemerintah tidak punya buzzer. Medsos saya juga 24 jam diserang buzzer, pakai fitur blok saja ya beres," ujar Fadjroel Rachman kepada kumparan, Jumat (12/2).
Lebih lanjut, soal influencer atau key opinion leader terkait kampanye COVID-19, Fadjroel mengatakan tak ada satu pun yang dibayar. Para influencer itu, kata dia, hanya membantu pemerintah melawan pandemi.
"Influencer atau KOL (key opinion leaders) terkait COVID-19 dan vaksinasi itu cuma-cuma dan gratis sebagai bentuk gotong royong melawan pandemi COVID-19," jelas dia.
Selain itu, senada dengan Presiden Jokowi, Fadjroel menegaskan pemerintah tak pernah antikritik. Pemerintah Jokowi selalu terbuka dengan adanya kritik.
"Pemerintah tidak pernah takut kritik. Kritik itu jantung demokrasi," tutup dia.
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPR, anggota Fraksi PKS Al-Muzzamil Yusuf menyoroti penggunaan anggaran sebesar Rp 90 miliar oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk influencer. Al-Muzammil mengutip ini dari data ICW.
"Saya ingin memberi catatan saya terhadap kebijakan pemerintah terkait dana APBN untuk influencer. Data di media, peneliti ICW dalam sebuah diskusi 20 Agustus 2020 menunjukkan pemerintah Jokowi telah menggelontorkan dana lebih dari Rp 90 miliar sejak 2014 untuk influencer dan key opinion leader," kata Al-Muzammil di Gedung DPR, Senayan, Rabu (10/2).
"Disebutkan tak tertutup kemungkinan dana lebih besar dari itu, lebih besar dari Rp 90 miliar tersebut," sambungnya.