Fadjroel Sebut Reshuffle Hanya terkait Perubahan Nomenklatur 2 Kementerian

Komisaris Utama Adhi Karya Fadjroel Rahman memberikan keterangan pers usai bertemu Jokowi. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Reshuffle kabinet belakangan menghangat setelah Presiden Jokowi melebur Kemristek ke Kemdikbud dan membentuk Kementerian Investasi. Namun, reshuffle dikabarkan juga akan terjadi di pos menteri lain.

Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman, tidak mengetahui dengan jelas apakah bakal ada pos menteri lain yang kena reshuffle. Yang dia ketahui pasti adalah perubahan dua nomenklatur kementerian.

Yaitu, Kemdikbud menjadi Kemdikbud Ristek dan adanya Kementerian Investasi.

"Yang kita tahu pasti itu hanya ada dua. Yakni, pemerintah kan mengirimkan permintaan persetujuan kepada DPR tentang pembentukan kementerian baru yakni Kementerian Investasi dan pengubahan kementerian yakni dari Ristek BRIN menjadi Dikbud Dikti itu disatukan. Itu namanya pengubahan, kalau di UU 39/2008 itu jadi Kemendikti/Ristek," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/4).

Dia menjelaskan perubahan nomenklatur dilakukan demi efisiensi dan efektivitas kinerja dua kementerian tersebut.

Presiden Joko Widodo memimpin rapat kabinet terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/12/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

"Tapi yang terpenting begini, Presiden sudah menunjukkan kepemimpinan beliau yaitu setiap ada perubahan yang dilakukan itu pasti untuk efektivitas dan efisiensi," ujarnya.

Lebih lanjut, terkait dengan kapan hal itu akan diumumkan ke publik dan siapa yang bakal memimpin kementerian itu, Fadjroel menyebut, hanya Jokowi dan Tuhan yang mengetahuinya.

"Mengenai kapan, siapa dan kemudian berapa banyak yang akan jadi perubahan, kalau dalam bahasa rakyat itu cuma Presiden Jokowi dan Allah SWT yang tahu. Jadi harap kita bersabar," tambahnya.

Hanya saja, dia meyakini bahwa yang akan dipilih Jokowi adalah putra-putri terbaik bangsa.

"Yang akan dipilih adalah putra-putri terbaik Indonesia dan setiap WNI dari 270 juta orang itu berhak menjadi pembantu Presiden," pungkasnya.