Fadli Zon Hingga Neno Warisman Deklarasi #2019GantiPresiden di Padang
PerbesarPara aktivis penggerak #2019GantiPresiden kembali mendeklarasikan diri. Kali ini, Kota Padang dijadikan tempat deklarasi #2019GantiPresiden. Deklarasi itu digelar di Hotel Imelda, Kota Padang, Sabtu (29/9).
Dalam deklarasi #2019GantiPresiden kali ini dihadiri oleh Neno Warisman, Sang Alang, Sekretasi Gerindra Sumbar Desrio, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, dan Juru Bicara Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade. Deklarasi itu turut dihadiri ratusan relawan beserta simpatisan #2019GantiPresiden.
Dalam kesempatan itu, Andre Rosiade selaku juru bicara Prabowo-Sandi memberikan orasi politik terkait persiapan politik Partai Gerindra jelang Pilpres 2019. Andre menegaskan, Sumbar tetap menjadi basis suara Prabowo di Pilpres 2019.
“Kita tahu ada indikasi penekanan kepada kepala daerah. Sehingga kepala daerah seperti diindikasikan harus mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Tapi yakinlah, Sumbar tetap sebagai basis Prabowo. Meski sempat dilarang aparat keamanan, acara ini tetap sukses,” kata Andre di lokasi.
Andre meminta seluruh relawan yang hadir untuk merapatkan barisan guna memenangkan Prabowo-Sandi. Dia mengatakan, jika seluruh elemen solid, siapapun bisa dihadapi.
“Pak Harto dan Orba saja bisa ditumbangkan. Apalagi Pak Jokowi yang berkuasa 4 tahun. Kita turunkan Pak Jokowi melalui Pemilu konstitusional 2019,” ujar Caleg DPR asal Gerindra itu.
Andre mengatakan, gerakan ataun tagar #2019GantiPresiden bukan suatu tindakan makar. Oleh karena itu, Andre meminta agar seluruh aparat negara untuk bersikap netral.
“Jadilah aparat yang netral. Jangan bela rezim. Yakinlah, jabatan dipergilirkan. Sekarang pak Jokowi Presiden, Insyaallah 2019 Prabowo Sandi yang memimpin. Mari kita jaga kebersamaan, kesolidan. Ini larinya marathon, tapi bukan sprint. Mungkin kita sekarang tertinggal, tapi dalam waktu dekat kita akan menyusul,” tutur Andre.
Andre juga membantah pernyataan 10 Bupati dan sejumlah Wali Kota se-Sumatera Barat yang menyatakan Presiden Joko Widodo telah memberikan perhatian lebih dan anggaran khusus selama kepemimpinannya.
“Katanya perhatian tinggi. Tapi kita lihat, Sumbar di bawah Presiden Jokowi tidak berkembang. Dana APBN Sumbar 2015-2018 terus menurun. Bantuan ke Sumbar dan kabupaten/kota terus menurun. Tahun 2015 senilai Rp 289 miliar, 2016 Rp 247 miliar, 2017 Rp 219 miliar dan tahun 2018 tinggal Rp 172 miliar,” jelasnya.
“Jadi, kalau ada 10 kepala daerah yang menyebut Jokowi memberi dampak ke Sumbar, itu hoaks. Faktanya dana pusat yang masuk ke Sumbar terus menurun,” tutup Andre.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa atau wali nagari di salah satu kabupaten di Sumbar mendeklarasikan dukungannya kepada Jokowi-Ma’ruf. Video dukungan itu viral, dan Partai Gerindra berencana melaporkan itu ke Bawaslu karena dinilai telah melanggar UU Pemilu terkait netralitas perangkat desa.