Fadli Zon Kecam Veto AS yang Gagalkan Palestina Jadi Anggota PBB

Ketua Delegasi DPR ke Konferensi PUIC ke-18 yang juga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Foto: Dok. Istimewa

Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon, mengecam veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB pada Kamis (18/4). Tindakan AS membuat Palestina gagal menjadi anggota penuh PBB.

Selain diveto AS, dua anggota Dewan Keamanan PBB memilih abstain pada voting terkait Palestina adalah Swiss dan Inggris. Saat ini, pososi Palestina di PBB masih observer non-anggota.

"Sangat disayangkan veto AS atas draf resolusi (keanggotaan Palestina) tersebut. Veto ini menunjukkan sikap standar ganda dan anti perdamaian. Semakin penting adanya reformasi institusi tatanan dunia. Jadi pasti ada konsekuensi dari tindakan AS itu,” ujar Fadli dalam keterangannya.

Fadli mengatakan veto AS memicu tuntutan lebih keras serta urgensi dan kedaruratan DK PBB supaya lebih demokratis, fair, representatif, dan efektif seperti tertuang di dalam Piagam PBB Pasal 24.

”Mekanisme veto terbukti seringkali menghambat penegakkan keamanan dan perdamaian internasional di berbagai konflik di dunia, terutama ketika konflik tersebut beririsan langsung dengan kepentingan negara-negara pemegang hak veto," papar dia.

"Mekanisme veto secara faktual telah benar-benar menyandera penegakkan keamanan dan perdamaian dunia. Bukti paling sahih atas fakta tersebut adalah berlarut-larutnya konflik Palestina-Israel yang sudah hampir 80 tahun berjalan sejak 1947, termasuk kegagalan menghentikan genosida Israel yang menewaskan lebih dari 34 ribu rakyat Palestina di Jalur Gaza dengan lebih 70 persen adalah anak-anak dan perempuan,” papar mantan Wakil Ketua DPR itu.

Menurut Fadli, veto kian menegaskan dukungan AS kepada Israel. Dukungan AS bahkan ketika Israel melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.

”Sekadar contoh, sebuah data intelijen yang diberikan kepada Kongres AS menyebutkan bahwa Israel telah menjatuhkan lebih dari 22.000 bom yang dipasok AS di Gaza dalam satu setengah bulan pertama perang sejak 7 Oktober 2023,” ungkap dia.

Politikus Gerindra tersebut mengakui bahwa keberpihakan AS kepada Israel sudah menjadi rahasia sangat umum.

”AS tak layak menjadi penengah dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel karena bagaimanapun AS akan selalu memihak Israel. Namun saya mengingatkan keberpihakan mutlak AS kepada Israel dalam jangka panjang akan sangat merugikan rakyat AS secara keseluruhan.

"AS akan semakin terisolasi dan AS akan dinilai sebagai negara pendukung kejahatan perang dan pelanggar HAM. Selain itu, sikap AS tersebut akan semakin memperuncing konflik geopolitik yang melibatkan Rusia dan China,” tuturnya.