Fadli Zon Kritik Dewan Keamanan PBB, Sindir Standar Ganda Barat soal Palestina

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia mengajukan resolusi untuk menghentikan serangan dan blokade Gaza pada lanjutan Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, 24 Oktober 2023. Foto: Dok. Istimewa

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, melayangkan kritik terhadap komunitas internasional karena sejak beberapa dekade silam gagal menghentikan penindasan dan penjajahan Israel terhadap rakyat Palestina.

Fadli juga mengkritik PBB — khususnya Dewan Keamanan (DK) PBB, lantaran tunduk pada standar ganda Barat dan tidak melakukan tanggung jawabnya secara efektif.

Kritik itu disampaikan Fadli saat memimpin Delegasi Indonesia dalam Sidang Umum IPU ke-147 yang digelar di Ibu Kota Angola, Luanda, pada Selasa (24/10).

Fadli baru-baru ini terpilih sebagai anggota Komite Eksekutif IPU (Inter-Parliamentary Union/Organisasi Parlemen Dunia) mewakili Grup Asia Pasifik.

Dalam siaran pers yang diterima kumparan pada Kamis (26/10), Fadli berbicara mengenai pentingnya membela perjuangan rakyat Palestina di hadapan Presiden IPU, Sekretaris Jenderal IPU, para Ketua Parlemen dan anggota delegasi Sidang Umum IPU yang berasal dari sekitar 130 negara.

Fadli menyalahkan komunitas internasional termasuk PBB atas kegagalan menghentikan penindasan dan penjajahan zionis Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, juga dan blokade dan isolasi sejak tahun 2006.

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi Indonesia mengajukan resolusi untuk menghentikan serangan dan blokade Gaza pada lanjutan Sidang Umum IPU ke-147 di Luanda, Angola, 24 Oktober 2023. Foto: Dok. Istimewa

Menurut Fadli, badan PBB — khususnya Dewan Keamanan, tidak bekerja secara efektif dalam menyelesaikan konflik antara Israel dan Palestina. Badan ini cenderung menggunakan standar ganda yang dipraktekkan oleh Barat sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Dalam Sidang Umum IPU, Fadli juga menyampaikan rancangan resolusi menghentikan kekerasan dan blokade Israel di Jalur Gaza— tetapi gagal memperoleh minimal dua per tiga suara, sehingga belum bisa diadopsi.

Hal itu dikarenakan sikap anggota IPU yang terpecah dalam menyikapi krisis di Gaza — antara yang pro-Palestina dan juga pro-Israel. Secara keseluruhan, negara di kawasan Asia, Afrika, dan Timur Tengah mendukung Palestina. Sementara negara Barat dan Amerika Latin mendukung zionis Israel.

Menlu Retno Juga Cecar DK PBB

Terpisah, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan kekecewaan Indonesia terhadap Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi konflik Israel dan Palestina.

Saat berbicara di High-Level Open Debate DK PBB soal situasi di Timur Tengah yang diselenggarakan di New York pada Selasa (24/10), Retno mendesak badan PBB itu untuk segera bertindak menghentikan eskalasi konflik Israel dan Hamas di Gaza.

"Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang," ujar Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri Pertemuan Pleno Tingkat Tinggi untuk memperingati Hari Internasional Pemusnahan Total Senjata Nuklir di Markas besar PBB di New York, Selasa (26/9/2023). Foto: Dok. Kemlu RI

Retno kemudian mempertanyakan fungsi dibentuknya DK PBB — yang seharusnya bertanggung jawab mengakhiri konflik, bukan diam saja di saat warga Palestina di Gaza tewas setiap jamnya.

"Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza, mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?" cecar Retno.

Retno menyebut, setiap detik yang terbuang gara-gara perbedaan kepentingan politik atau kegagalan mencapai konsensus adalah upaya memperparah bencana kemanusiaan di Gaza.