Fadli Zon: Malulah Kita Kalau Urusan Senjata Saja Saling Rebutan

Fadli Zon (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Setelah publik dibuat heboh dengan pernyataan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, soal pengadaan senjata oleh lembaga nonmiliter, isu serupa soal senjata pelontar granat milik Brimob kembali jadi buah bibir.

Mengomentari polemik persenjataan tersebut, Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat permasalahan tersebut bersumber dari pemerintah, dan harus diselesaikan oleh pemerintah.

"Ini kan polemik yang datang dari pemerintah dan seharusnya diselesaikan oleh pemerintah. Nanti kalau dibawa ke DPR ya bisa saja, tapi alangkah baiknya di pemerintah," kata Fadli di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Fadli menyayangkan ribut-ribut yang terjadi antara TNI dan Polri terkait senjata itu. Terlebih jika polemik tersebut tersiar hingga ke negara-negara lain.

"Karena ini sebenarnya harusnya sesuatu yang confidential, malu lah kita dilihat masa urusan persenjataan aja rebutan gitu ya, ini menurut saya kalau bisa diselesaikan di pemerintahan," ucap Fadli.

"Coba bayangkan kalau negara-negara lain melihat alutsista ini terjadi perebutan di antara institusi atau lembaga di kita, jadi kita berharap diselesaikanlah di antara pemerintah apapun hasilnya," imbuhnya.

Wakil Ketua Umum Gerindra ini mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo bisa mengantisipasi problematika ini sejak awal, untuk mencegah polemik persenjataan ini terjadi berlarut-larut.

"Kalau ada antisipasi dari awal, saya kira tidak terjadi masalah ini. Apalagi ini antara institusi yang semuanya di bawah Presiden. Dan langsung saya kira, mempunyai kaitan dengan persoalan pertahanan dan keamanan kita yang seharusnya itu berjalan rahasia dan confidential gitu," paparnya.

"Kita harapkan pemerintah supaya ini tidak terjadi lagi overlap antara pertahanan dengan keamanan, pasti pendekatannya berbeda," imbuh Fadli.

Jenderal Gatot Nurmantyo di Rakor Senjata (Foto: Nabilla Fatiara/kumparan)

Seperti yang kerap diberitakan sebelumnya Jenderal Gatot Nurmantyo mengeluarkan pernyataan soal isu pembelian 5 ribu tersebut, dalam pertemuan dengan purnawirawan TNI pada Jumat (22/9). Pernyataan itu ditegaskan Gatot bukan untuk konsumsi publik. Namun rekaman Gatot terlanjur menyebar, sehingga Menkopolhukam Wiranto melakukan klarifikasi.

Wiranto menyebut, pembelian senjata yang dimaksud Gatot bukan 5 ribu, melainkan 521 senjata laras pendek, untuk sekolah intelijen BIN yang dipesan ke PT Pindad. BIN hanya perlu meminta izin ke Polri, karena senjata-senjata itu tak berstandar TNI.

Sementara itu soal senjata pelontar granat milik Brimob, polemik bermula saat tersiar informasi soal sejumlah senjata dan amunisi milik Polri yang diimpor, tertahan di penyimpanan kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, pada Jumat (29/9).

Penjelasan Senjata Tertahan di Soetta (Foto: Wahyu Putro A/Antara)

Senjata berjenis Stand-Alone Grenade Launcher (SAGL) yang diperkirakan mencapai 280 pucuk itu, merupakan jenis pelontar granat yang diimpor dari Bulgaria. Banyak publik bertanya-tanya perihal alasan senjata itu di tahan.

Menanggapi kasak-kusuk tersebut, pihak Polri menegaskan senjata itu memang harus dikarantina dulu untuk kemudian diproses oleh Badan Intelijen Strategis TNI. Penahanan senjata adalah bagian dari prosedur karantina. Tidak ada satu prosedur pun yang bermasalah terkait pemesanan senjata itu, termasuk mengenai surat-surat.

Lalu Komandan Korps Brimob, Irjen Murad Ismail, juga menjelaskan bahwa senjata tersebut diperuntukkan bagi kesatuan Brimob. Fungsinya bukan untuk membunuh, sebab tak bisa diisi dengan amunisi yang mematikan, melainkan hanya amunisi berupa peluru karet, peluru hampa, peluru gas air mata, dan peluru asap untuk efek kejut.