Fadli Zon: Menag Harusnya Ditegur Jokowi, Bisa Pecah Belah Bangsa

Fadli Zon saat menghadiri peluncuran buku di pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Waketum Gerindra, Fadli Zon, memperingati Hari Sumpah Pemuda dengan mengajak masyarakat mengingat kembali sejarah dan menjunjung persatuan. Ia menekankan persatuan adalah kunci bagi Indonesia untuk terus tumbuh.

Meski demikian, Fadli juga mengingatkan kunci persatuan berasal dari para pemimpin. Sehingga, ia menyesalkan jika ada pemimpin di Indonesia yang justru mengarahkan masyarakat pada disintegrasi sosial.

“Hari ini, kita kembali memperingati peristiwa bersejarah tersebut. Pemerintah menetapkan Hari Sumpah Pemuda tahun ini mengangkat tema ‘Bersatu, Bangkit dan Tumbuh’. Saya kira, ini pesan sangat positif. Sesudah dua tahun dihantam pandemi dan resesi ekonomi, kita memang harus bangkit dan tumbuh kembali,” kata Fadli, Kamis (28/10).

“Namun, untuk bisa bangkit dan tumbuh, kita harus bisa bersatu terlebih dahulu. Persatuan itu perlu kepercayaan, trust, dari semua pihak terutama harus dibangun dari atas. Pemimpin harus bisa dipercaya rakyat. Lahirlah persatuan antara pemimpin, pemerintah dan rakyat, antara masyarakat sendiri, berbagai daerah, golongan serta menjadikan perbedaan sebagai keniscayaan,” imbuh dia,

Fadli kemudian mengungkit pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas baru-baru ini yang menyebut Kementerian Agama bukanlah hadiah negara untuk umat Islam, melainkan spesifik untuk Nahdlatul Ulama (NU). Menurut Fadli, pernyataan tersebut adalah salah satu upaya pemecah belah bangsa yang tidak pantas disampaikan oleh pemimpin.

Menag rilis Buku Pedoman Penguatan Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan. Foto: Kemenag RI

Fadli berpendapat Kementerian Agama bahkan tidak boleh disebut sebagai ‘hadiah’ bagi umat beragama tertentu. Apalagi menyebutnya hadiah untuk ormas keagamaan secara spesifik.

“Di mana fatsoen-nya sebagai pejabat publik? Jika pejabat pemerintah tak berusaha menjaga adab dalam berbicara, lantas siapa yang bisa mengarahkan kita pada persatuan? Justru pejabat semacam ini memecah belah,” ucap dia.

“Tanpa adanya kepemimpinan yang merangkul, serta bisa memberikan arah tujuan jelas kepada seluruh komponen bangsa, kita tak akan bisa bersatu. Kita hanya akan jadi kerumunan saja. Bersatu dan berkerumun adalah dua hal berbeda. Nah, saya khawatir, posisi kita saat ini sebagai bangsa hanya tinggal menjadi kerumunan saja,” tambahnya.

Fadli menyayangkan tindakan Gus Yaqut tersebut tak mendapat perhatian langsung dari Presiden Jokowi. Menurut dia, Jokowi seharusnya menegur Gus Yaqut atas pernyataannya itu.

“Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden mestinya peka terhadap hal-hal yang bisa memecah belah kita sebagai bangsa. Tapi, kita tak melihat kepekaan itu ditunjukkan,” papar dia.

“Dalam konteks pernyataan Menteri Agama, misalnya, mestinya segera ada teguran terbuka, untuk menjaga perasaan umat serta organisasi keagamaan lain yang telah diekslusi oleh pernyataan ceroboh tadi,” lanjutnya.

Di sisi lain, Fadli berharap semua lapisan masyarakat tak mencontoh perkataan Gus Yaqut yang dinilainya memecah belah. Ia menegaskan, terlebih di momen Hari Sumpah Pemuda hari ini, masyarakat perlu sama-sama menjaga bangsa dan Indonesia dari ancaman perpecahan.

“Belajar dari semangat Sumpah Pemuda, berhentilah meminggirkan orang atau kelompok karena pandangan politik yang berbeda. Hentikanlah eksklusivitas sukuisme dalam rekrutmen politik atau jabatan lainnya,” pesan Anggota Komisi I DPR RI itu.

“Hentikanlah narasi-narasi Islamofobia dan terorisme yang selalu menyudutkan Islam. Sebab, apa pun perbedaan yang kita miliki hari ini, kita semua tetaplah bertanah air dan bertumpah darah satu, yaitu Indonesia,” tandas dia.

Sebelumnya, Gus Yaqut mengklarifikasi mengklarifikasi pernyataannya disampaikan dalam forum internal keluarga besar NU. Tujuannya, lebih untuk memotivasi para santri dan pesantren.

Dia menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) yang saat ini dia pimpin adalah milik semua agama. Ia mengatakan Kemenag didirikan sebagai bentuk kehadiran memfasilitasi kepentingan umat beragama.

"Maka, kehadiran Kemenag logis, sebagai bentuk fasilitasi negara terhadap umat beragama untuk menjalankan ajaran agamanya," ujar Gus Yaqut di Jakarta, Selasa (26/10).

"Kemenag milik semua agama dan harus memfasilitasi semua agama," sambungnya.