Fahira Idris Dukung 'Sahur On The Spot' Pemprov DKI Jakarta

18 Mei 2018 12:52 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Fahira Idris di Polda Metro Jaya (Foto: Diah Harni/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Fahira Idris di Polda Metro Jaya (Foto: Diah Harni/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali mengimbau tidak ada pelaksanaan sahur on the road (SOTR) selama Ramadhan tahun ini. Sebagai penggantinya, dibuat opsi sahur bersama warga kurang mampu di tempat-tempat yang ditentukan.
ADVERTISEMENT
Kebijakan Pemprov DKI Jakarta itu didukung anggota DPD Fahira Idris. Senator asal Jakarta itu menganggap opsi itu memberi ruang orang yang ingin berbagi selama Ramadhan, tapi mengurangi risiko terjadinya kejadian berbahaya.
"Kebijakan ini solusi yang sangat tepat bagi kelompok warga yang ingin melakukan SOTR di Jakarta sehingga bisa berlangsung aman dan tertib serta tidak memicu datangnya pengemis dan manusia gerobak turun ke jalanan," kata Fahira dalam keterangan tertulisnya yang diterima kumparan, Jumat (18/5). "Jadi sahurnya itu bukan di jalanan, tetapi di lokasi-lokasi tertentu misalnya masjid, panti asuhan, dan lainnya. Istilah tepatnya Sahur on The Spot-lah. Saya apresiasi kebijakan ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang melarang sama sekali," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Sahur on the road (SOTR). (Foto: Sari Kusuma Dewi/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Sahur on the road (SOTR). (Foto: Sari Kusuma Dewi/kumparan)
Fahira yang dikenal sebagai pendukung SOTR, menyebutkan kegiatan itu sebenarnya bukan sekadar konvoi untuk membagikan makanan dengan kendaraan bermotor.
Menurut dia, SOTR sebenarnya adalah bentuk syiar Ramadhan dengan berbagi makanan kepada penghuni panti asuhan, panti jompo, dan warga kurang beruntung lainnya.
"Proses berbagi dan makan sahur bersama saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini adalah ajang yang tepat dalam membentuk karakter generasi muda agar lebih peka dan punya jiwa gotong royong," sebut Fahira.
Kegiatan positif itu, dinilai Fahira, seharusnya mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Jadi memang harus diorganisir seperti yang dilakukan Pemprov DKI saat ini dengan menyediakan opsi-opsi lokasi berbagi makanan saat sahur. Paling penting juga adalah berkoordinasi dan melapor kepada aparat keamanan setempat," ujarnya.
ADVERTISEMENT