Fahri: Bupati Harusnya Dipilih Langsung, Gubernur oleh Presiden/DPRD
PerbesarADVERTISEMENT
Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berkomentar soal evaluasi pilkada langsung yang dilontarkan oleh Mendagri Tito Karnavian. Fahri menilai, penerapan pilkada langsung dan tidak langsung harus dibedakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
ADVERTISEMENT
Menurut Fahri, untuk bupati atau wali kota yang ada di tingkat kabupaten/kota harusnya tetap dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk gubernur yang menaungi provinsi sebaiknya tak perlu ada pemilihan langsung. Sebab, gubernur hanya menaungi tugas administratif.
"Misalnya kalau fungsi belanja dan kewenangan itu serta pelayanan publik itu ada di tingkat kabupaten. Maka sebaiknya yang dipilih langsung adalah kabupaten karena dia mengelola dana besar," kata Fahri dalam sebuah diskusi terkait evaluasi Pilkada Langsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/11).
Fahri menilai, untuk posisi gubernur sebaiknya dipilih melalui DPRD atau dipilih langsung oleh Presiden. Sebab, kewenangan seorang gubernur lebih bersifat administratif.
"Kalau dia tugasnya merupakan administrasi penyelenggaraan kewenangan dan uang, maka dia dipilih oleh Presiden atau dipilih atau dicalonkan oleh Presiden dan dipilih oleh DPRD," jelas Fahri .
"Kenapa demikian karena kewenangannya itu administratif bukan kewenangan politik, maka dipilihnya pun bukan dipilih secara politik," lanjut mantan Wakil Ketua DPR ini.
ADVERTISEMENT
Alasan lain, lanjut Fahri, gubernur perlu dipilih oleh Presiden karena Presiden perlu memperkuat posisinya dalam mengelola daerah. Jangan sampai, para kepala daerah merasa paling memiliki wilayahnya. Padahal, seluruhnya bergerak dari pemerintah.
"Karena sekarang ini bupati merasa lebih hebat dari Presiden. Gubernur juga merasa, loh kita kan sama-sama dipilih rakyat," ujar Fahri.
"Terus dia sok belagu gitu. Padahal mondar-mandir ditanggung oleh pemerintah. Kok dia merasa punya hak untuk men-challenge presidennya," tegas Fahri .