Fahri Hamzah Minta Jokowi Copot Menteri yang Sibuk Kampanye Pilpres

Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang meminta para menteri fokus pada tupoksinya. Salah satunya terkait persiapan Pemilu 2024.

Fahri meminta Jokowi memberhentikan menteri yang mulai aktif berkampanye dan mulai menunjukkan gelagat politik untuk maju dalam Pemilu 2024. Ia juga menyebut menteri yang mulai berkampanye untuk 2024 sebagai sosok yang mencari cuan atau uang dan popularitas.

"Secara umum, semua menteri yang punya konflik kepentingan baik pribadi maupun jabatan sebaiknya mengundurkan diri. Kabinet ini babak belur padahal masih 2,5 tahun. Saat krisis mengadang tapi menteri pada cari 'cuan' dan popularitas. Akhirnya presiden menanggung beban sendiri!" kata Fahri dalam keterangannya yang dikutip, Jumat (13/5).

Mantan Wakil Ketua DPR ini mengingatkan kembali komitmen Jokowi yang menentang rangkap jabatan di semua lini pemerintahan. Namun, kata dia, hal ini susah dijalankan jika di kabinet yang berkembang adalah budaya tidak tahu diri.

"Pedagang menengah tiba-tiba memegang jabatan politik penting (memakai istilah penjelasan UUD, 'Bukan pejabat tinggi biasa') harusnya tahu diri berterima kasih dan fokus kerja bantu presiden. Dan kalau mereka menganggap diri profesional, ya, profesional saja, curahkan ilmu sedalam-dalamnya untuk membereskan kerja-kerja besar yang ditugaskan oleh presiden. Habis itu kembali aja ke dunia profesional," ujarnya.

"Tapi sayangnya pada 'aji mumpung', melihat popularitas sebagai segala-galanya. Pengin berkuasa," lanjut Fahri.

Fahri menyayangkan kepercayaan yang diberikan Jokowi dipakai untuk membangun popularitas dan menambah pundi-pundi dengan alasan biaya politik.

Pidato Presiden Jokowi pada KTT Global COVID-19 ke-2, Washington DC, Kamis (12/5/2022). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

"Saya tahu betul bahwa di negara kita aturan rangkap jabatan belum terlalu ketat diatur, tapi mereka yang merasa dirinya sekolah di Barat, harusnya tahu diri bahwa konflik kepentingan sebaiknya mereka hindari. Pengabdian harus fokus tidak bisa di campur-campur dengan agenda pribadi," tuturnya.

Oleh karena itu, Fahri berharap Jokowi merombak kabinetnya. Mengingat 2,5 tahun masih panjang untuk fokus mengerjakan banyak hal bagi kepentingan umum yang masih banyak terbengkalai.

"Mumpung masih punya waktu lebih dari dua setengah tahun sebaiknya Presiden Jokowi merombak kabinetnya dan melepas para menteri yang ditengarai memiliki ambisi politik, sehingga kegiatan rangkap jabatan bisa dihilangkan. Apa lagi krisis global mengancam keadaan kita sekarang. Semoga presiden menyadari," pungkasnya.