Fahri Hamzah soal Usul RS Corona untuk Pejabat: Tak Selesaikan Masalah

Fahri Hamzah saat peluncuran buku di Pressroom DPR, Jakarta, Jumat (27/9/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Wasekjen PAN Rosaline Irine Rumaseuw menilai perlu dibuat sebuah RS khusus COVID-19 untuk para pejabat. Alasannya, karena banyak pejabat tak dapat RS di saat krisis, termasuk anggota DPR Fraksi PAN John Siffy Mirin yang akhirnya meninggal.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah ikut berkomentar. Menurut Fahri, usulan itu belum diperlukan untuk saat ini.

"Sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah, bukan tindakan yang sepotong-sepotong. Mengapa? Karena pandemi ini adalah situasi darurat yang ujungnya kita tidak tahu, karena mutasi virus ini juga kita tidak terlalu memahami," kata Fahri kepada wartawan, Kamis (8/7).

Fahri melanjutkan, pemerintah harus fokus bagaimana dalam setiap pengambilan kebijakan di situasi pandemi COVID-19 ini melibatkan ilmuwan. Sehingga keputusan yang akan diambil benar-benar terencana, sistematis dan komperhensif.

"Itu semua bersumber dari pandangan baku dari para ilmuwan yang memahami tentang virologi, epidemiologi, dan lainnya, dan juga ilmuwan sosial yang membaca dinamika masyarakat kita dalam krisis seperti ini," ujar eks Wakil Ketua DPR ini.

Sebab, menurut Fahri, bila dalam mengambil kebijakan berdasarkan pandangan para ahli di bidangnya, maka tidak akan ada kasus pasien COVID-19 yang telantar atau tidak mendapat tindakan medis, seperti yang tengah terjadi saat ini.

Petugas kesehatan mendorong pasien di kursi roda saat membawa menuju ruangan perawatan dari pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021). Foto: Novrian Arbi/ANTARA FOTO

"Artinya, pemerintah harus punya keputusan yang utuh, sehingga kita tahu skala dari persoalannya, apa solusi dari persoalan ini, dan kapan kita akan keluar dari persoalan ini," urai Fahri.

Fahri mengatakan usul dari segelintir pihak yang tidak ahli, termasuk soal RS corona khusus pejabat, harusnya jangan langsung diwujudkan. Karena usul spontan seperti ini dikhawatirkan tidak menyelesaikan masalah di tengah pandemi COVID-19.

"Jadi usul saya. lebih baik kita perkuat dulu basis-basis pengambil keputusan. Tidak boleh karena saran-saran spontan dan sepihak, sebab itu akan hanya membuat tambal sulam dan justru tidak menyelesaikan masalah," pungkas Ketua Umum KAMMI Pertama ini.

Diberitakan sebelumnya, pernyataan Wasekjen PAN itu disampaikan dalam sebuah rilis Survei Median terkait COVID-19. Rosaline berdalih, para pejabat bertugas memikirkan bangsa dan negara, maka sudah selayaknya kesehatan para pejabat dipikirkan.

"Saya minta perhatian kepada pemerintah bagaimana caranya harus ada RS khusus buat pejabat negara segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," ujar Rosaline.