Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.102.2
Fahri Minta JK Turun ke Lapangan Pimpin Penanganan Bencana Sulteng
2 Oktober 2018 17:03 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:06 WIB

ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk terjun langsung ke lapangan memimpin penanganan gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.
ADVERTISEMENT
Fahri menilai, JK yang sudah ditunjuk PresidenJokowi memimpin penanggulangan bencana di Sulten, memiliki pengalaman saat menangani tsunami Aceh pada 2004 lalu. Saat itu, menurutnya, penanganan bencana sangat baik.
"Saya terus terang, kita ini kan masih punya Pak JK sebagai wapres. Sebaiknya Pak JK yang memimpin penanganan bencana ini, karena Pak JK berpengalaman waktu tsunami. Dua bulan waktu habis dilantik tsunami Aceh meledak, dan alhamdulillah relatif kesannya baik sampai sekarang. Tsunami Aceh itu penanganannya itu excellent," kata Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (2/10).
Ia meminta JK untuk mengambil inisiatif dan memimpin penanganan bencana di Palu dan Donggala karena masyarakat di sana butuh penanganan yang cepat.

"Tolong Pak JK ambil inisitif. Saya lebih setuju Pak JK yang mengambil tugas hari-hari menangani bencana di NTB dan Sulteng ini. Sekali lagi nanti timwas (tim pengawas) ini bisa bekerja sama. Apa yang dibutuhkan oleh DPR, pengerahan anggaran, peraturan atau UU tertentu yang memang bisa mempercepat recovery kita akan bantu," tuturnya.
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, Fahri menjelaskan pentingnya timwas yang dibentuk DPR ini untuk mengefektifkan bantuan yang diberikan pemerintah. Sebab jika berkaca dari pengalaman penanganan gempa di Lombok, NTB, pemberian bantuan masih belum maksimal.
"Ada pengalaman atau pengetahuan info yang dikirim melalui dapil saya di NTB bahwa semua instruksi presiden dan pejabat pusat banyak yang tidak terlaksana secara tepat. Misalnya seperti informasi soal bantuan keuangan bagi anggota masyarakat yang rusak rumahnya, itu rupanya sampai hari ini belum bisa dicairkan, yang saya kira ini efeknya adalah memperpanjang penderitaan masyarakat," jelasnya.
Maka dari itu, Fahri berharap kejadian tersebut tidak boleh terulang terkait pemberian bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah.
"Nah kita dapat bencana yang lebih besar. Sebagaimana bencana yang lalu-lalu di Aceh, pemerintah membentuk TPR, di Yogya bikin inpres. Nah kita tidak tahu ini yang NTB sudah kaya mau dilupakan, Sulawesi datang (dan) strategi pemerintah menghadapinya belum kelihatan," pungkasnya.
ADVERTISEMENT