Faisal Basri: 15 Menteri dan Wakil Menteri Tidak Kerja, Sibuk Kampanye Pilpres

7 Februari 2024 16:25 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri di acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri di acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2024, di Jakarta, Rabu (7/2/2024). Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ekonom Senior INDEF, Faisal Basri, menyebut ada sekitar 15 menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju yang tidak masuk kerja karena tergabung dalam tim sukses capres-cawapres pada Pilpres 2024.
ADVERTISEMENT
Faisal mengatakan ada menteri yang menjadi timses paslon nomor urut 02, Prabowo-Gibran. Mereka antara lain: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, dan Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko.
Menurut dia, menjelang dan setelah Pilpres 2024 akan terjadi banyak ketidakpastian yang membuat pengusaha menunda rencana investasi hingga hasil pemilu.
Ekonom Faisal Basri dalam program Diptalk kumparan. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan
“Kalau paslon 1 menang akan berubah radikal, misal investasi di IKN, bakal tidak jadi. Ada pun, paslon nomor 3 dan paslon nomor 2, pengusaha akan tunggu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisal menyebut kontribusi sektor investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 3%, sehingga yang satu-satunya menjadi harapan adalah sektor konsumsi yang mencapai 53%.
ADVERTISEMENT
Faisal mengatakan, capaian ini karena ada doping dalam porsi kecil dari bantuan sosial (Bansos), karena uangnya berasal dari uang rakyat. Dia pun memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sekitar 4,7%.
Berdasarkan catatannya, setiap pemilu di Indonesia pertumbuhan investasi turun, kecuali pada Pemilu 2019, karena Joko Widodo (Jokowi) diprediksi kuat memenangkan Pilpres, sehingga kebijakan yang sudah diambil akan dilanjutkan.
"Berbeda halnya dengan Pilpres 2024, karena akan terjadi perubahan pemimpin nasional, yaitu presiden. Kecuali cawapres nomor 2 Gibran Rakabuming Raka menjadi titisan Jokowi," kata Fasial.