Faisal Basri: Jokowi Rampok Demokrasi RI, Indeks Kita Terjun Bebas Mendekati 0

Ekonom Faisal Basri. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Ekonom senior Faisal Basri menyinggung kondisi demokrasi Indonesia yang menurutnya tidak baik-baik saja. Ia mengatakan, indeks demokrasi Indonesia 2024 versi V-Dem Institute terjun bebas.

Varieties of Democracy (V-Dem) adalah lembaga yang biasa mengukur indeks demokrasi di negara dunia. Mereka menggunakan data multidimensi dalam menilai kualitas demokrasi sebuah negara.

V-Dem Institute Foto: dok. v-dem.net/

"Democracy index kita terjun bebas, Democracy Index 2024 [versi V-Dem] melaporkan bahwa ranking Indonesia terjun bebas mendekati 0, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste," kata Faisal Basri dalam acara Universitas Memanggil di Gedung IMERI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/3).

Tema acara ini adalah "Menegakkan Konstitusi, Memulihkan Peradaban Bangsa dan Hak Kewargaan".

"Kita terbaik (dulu) di urutan ke-63, sekarang 87, skornya terbaik 0,53 dibikin sama Jokowi jadi tinggal 0,36," tambah Faisal.

Akademisi berkumpul di Auditorium FK UI dalam acara Universitas memanggil - Temu Ilmiah Para Guru Besar/Akademisi Universitas Se-Jabodetabek. Foto: Ainun Nabila/kumparan

Kritik Jalan Mulus Gibran

Faisal Basri menilai demokrasi Indonesia merosot tajam setelah Jokowi yang diusung PDIP jadi presiden pada 2014.

Ia mengkritik jalan mulus Gibran, putra bungsu Jokowi, yang kemungkinan bakal dilantik jadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menari setelah menyampaikan pidato dalam acara pemantauan hasil hitung cepat atau quick count di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Willy Kurniawan/REUTERS

"Jokowi jadi presiden (tahun 2014 saat) demokrasi sedang marak-maraknya, mencapai level tertinggi, kita menjadi negara demokrasi yang disegani. Sekarang kita mingkem, malu membicarakan demokrasi karena sudah dirampok oleh Jokowi," kata Faisal.

"Karena dia (Jokowi) tahu demokrasi yang genuine tidak memungkinkan dinasti politik hadir, dia harus rusak dulu demokrasi baru Gibran bisa jadi wakil presiden," tutur dia.

Lebih jauh, Faisal Basri mengatakan indeks demokrasi RI yang mendekati 0 juga diperparah dengan kekayaan alam dirampok, timah habis hingga batu bara dijual ke China.

"Luar biasa. Pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, bumi air dan kekayaan alam dikuasai oleh negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat," tutur Faisal Basri.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait putusan MK soal syarat nyapres, di sela kegiatannya di China, Senin (16/10/2023). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden