Fakta Baru WNA Punya KTP: Cari Jasa di Internet hingga Bayar Rp 31 Juta

WN Ukraina punya KK dan KTP WNI atas nama Alexander Nur Rudi. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

WN Suriah Muhammad Zghaib Nasir (31) dan WN Ukraina Rodion Krynin (37) terjaring razia polisi karena memiliki KTP dan KK berkebangsaan Indonesia.

Kasus ini menuai sorotan masyarakat. Apakah ada jaringan mafia pembuatan KTP bagi WNA di Bali?

Kabid Humas Polda Bali, Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto memberikan tanggapannya. Sejauh ini belum ada indikasi mafia pembuatan KTP bagi WNA di Bali.

Menurutnya, para pelaku berhasil membuat KTP dan KK diduga atas bantuan calo. Calo menetapkan harga pembuatan KTP yang seharusnya tanpa biaya untuk WNI.

"Enggak, ini sifatnya mandiri bukan seperti mafialah. Misalnya ada yang memberikan peluang, mungkin dari pihak agennya berusaha membantu mencarikan KTP itu. Dengan cost yang lebih tinggi kan bayar KTP itu enggak bayar sebenarnya," kata Satake saat dihubungi, Jumat (10/3).

Dalam kasus ini, terungkap Nasir membayar Rp 8 juta kepada warga bernama Wayan untuk mendapatkan KTP dan KK.

Pembuatan KTP ini demi transaksi investasi indekos dan restoran di Legian, Kabupaten Badung. Dia memerlukan KTP Indonesia untuk keperluan perbankan.

Sedangkan, Krynin membayar Rp 31 juta kepada seseorang bernama Puji. Krynin datang ke Indonesia demi menghindari perang Invasi Rusia-Ukraina.

WN Ukraina Datang ke Bali untuk Hindari Perang, Bikin KTP Bayar Rp 31 juta

Ilustrasi KTP. Foto: Shutterstock

Kasus WN Ukraina, Rodion Krynin, yang memiliki KTP dan KK berkebangsaan Indonesia atau WNI, terkuak fakta baru. Rodion diketahui masuk ke Indonesia tahun 2020 lalu.

Alasan dia masuk ke Bali untuk menghindari perang Rusia-Ukraina. Rodion datang dengan visa tinggal kunjungan B.2.11 berlaku 5 Desember 2022 dan sudah over stay lebih dari 60 hari.

Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengatakan, selama di Bali dia tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Namun Satake tak merinci apakah istri dan anaknya WNI atau bukan.

"Sehari-hari di Bali hanya berolahraga dan kebutuhannya dikirim oleh keluarganya di Ukraina," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (10/3).

TNI Bantah

Kodam IX/Udayana buka suara mengenai dugaan keterlibatan anggota TNI dalam pembuatan KTP dan KK WN Ukraina dan Suriah di Bali.

Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Fadjar Moh Syafrudin mengatakan, TNI tersebut bernama Kopda Pujud berasal dari Detasemen Markas (Denma) Kodam IX/Udayana.

Dalam kasus ini, Kopda Pujud sedang diperiksa untuk memastikan keterlibatannya. "Anggota lagi diperiksa di staff Intel," katanya saat dihubungi, Jumat (10/).

Berdasarkan pemeriksaan awal, Kopda Pujud membantah ikut membantu proses pembuatan KTP keduanya. Kopda Pujud hanya mengantar dan menemani teman perempuannya ke Dukcapil mengurus pembuatan KTP.

Teman Kopda Pujud juga berteman dengan WNA itu. Syafrudin tak mau membeberkan apakah pembuatan KTP oleh teman Kopda Pujud milik kedua WNA itu.

Honorer Kecamatan Terlibat Pemalsuan Dokumen KTP WNA, Zudan Minta Dipecat

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh. Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof. Zudan Arif Fakrulloh, sudah meminta penjelasan Dukcapil Bali soal temuan 2 Warga Negara Asing (WNA) di Bali yang punya KTP dan KK WNI.

Ternyata, dokumen permohonan KTP WN Suriah berinisial MZ (31) dan WN Ukraina berinisial RK (37) itu dipalsukan. Zudan menyebut ada petugas honorer kecamatan yang terlibat.

"Ada petugas honorer di kecamatan (terlibat pemalsuan)," ucap Zudan kepada kumparan, Kamis (9/3).

Zudan menyebut berkas dokumen itu dikirimkan melalui online. Semua syarat sesuai aturan yaitu F.101, F.104 (surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan), surat keterangan kepala dusun, surat persetujuan kesediaan dari pemilik KK, dan bukti pengecekan biometrik irish mata.

Zudan sudah menegur dan mengingatkan Kadis Dukcapil Denpasar agar lebih cermat dalam menerbitkan NIK bagi orang dewasa. Verifikasinya harus ketat dan cermat, perlu cek secara fisik termasuk koordinasi dengan imigrasi.

"Sebenarnya sudah ada protapnya, untuk mencegah hal tersebut besok hari Jumat kami lakukan Zoom untuk ingatkan kadis di seluruh Indonesia," tuturnya.

Kades hingga Dukcapil Diperiksa

Kabid Humas Polda Bali Satake Bayu Setianto (kiri) dan Kasubdit II Direskrimum Polda Bali AKBP I Made Witaya (kanan) menunjukkan foto Pantai Reklamasi secara ilegal di Mapolda Bali, Kamis (1/12/2022). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Kombes Pol Stefanus Satake Bayu Setianto, mengatakan ada sejumlah pihak yang diperiksa terkait hal ini. Mulai dari kepala desa hingga pihak Dukcapil.

"Ada beberapa yang dilakukan pemeriksaan yaitu kepala desa baik di Denpasar dan Badung, Camat di Denpasar dan Badung, Dukcapil dan Imigrasi yang mengetahui kegiatan operasi," kata Satake di Denpasar, Jumat (10/3).