Fakta-fakta Eks Dirjen Perkeretaapian Jadi Tersangka Korupsi

Mantan Dirjen Perkeretaapian di Kementerian Perhubungan, Prasetyo Boeditjahtjono, berbaju tahanan saat dihadirkan di Kejagung, Minggu (3/11/2024). Foto: Rachmadi Rasyad/kumparan

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono (PB). Dia merupakan Dirjen Perkeretaapian periode 2016-2017.

"Ini inisialnya PB," kata Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar saat dikonfirmasi, Minggu (3/11).

Eks Dirjen Perkeretaapian Ditangkap Terkait Korupsi Jalur KA Besitang-Langsa

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar, mengatakan penangkapan ini dilakukan oleh Tim Intelijen Kejagung yang tergabung bersama Satgas bersama penyidik pada Jampidsus.

Kasus ini merupakan pengembangan dugaan korupsi pembangunan alur kereta api (KA) Besitang-Langsa yang saat ini tengah masuk proses persidangan.

"Terkait dengan penyidikan perkara tindak pidana korupsi pembangunan JA Besitang-Langsa pada Balai Perkeretaapian Teknik Medan 2017-2023," kata Qohar.

"Penyidikan ini sudah 1 tahun," sambung dia.

Kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api (KA) Besitang-Langsa ini diduga merugikan negara hingga Rp 1,1 triliun. Sebab, korupsi diduga terjadi pada tahap perencanaan, pelelangan, hingga proses pelaksanaan.

"Menetapkan PB sebagai tersangka," kata Qohar.

Kejagung Sebut Prasetyo Boeditjahjono Terima Fee Rp 2,6 M dari Bangun Jalur KA

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar saat dijumpai di Lobby Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (31/10/2024). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar mengatakan proyek ini dikerjakan pada 2017-2023 sebagai salah satu jalur Trans Sumatera Railway. Anggaran proyek ini mencapai Rp 1,3 triliun yang bersumber dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Dalam proyek tersebut, Prasetyo diduga memerintahkan NSS selaku kuasa pengguna anggaran memecah pekerjaan konstruksi menjadi 11 paket. Dia meminta kepada NSS untuk memenangkan delapan perusahaan dalam proses tender.

Selain itu, dalam pengerjaan proyek ini pun dilakukan sejumlah keputusan yang tidak sesuai seperti tidak melakukan studi kelayakan hingga memindahkan lokasi pembangunan jalur keluar dokumen desain. Sehingga jalur ini amblas dan tidak dapat dipakai.

"Dalam pembangunan jalur KA Besitang-Langsa saudara PB mendapatkan fee melalui PPK saudara AAS yang bersangkutan juga dalam proses persidangan sebesar Rp 2,6 M dari PT WTC," kata Qohar.

"Akibat perbuatan saudara PB tersebut menyebabkan pembangunan jalur KA Besitang-Langsa tidak bisa difungsikan sehingga menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.150.087.853.322," sambungnya.

Kejagung Tetapkan Eks Dirjen Perkeretaapian Prasetyo Tersangka, Langsung Ditahan

Prasetyo Boeditjahjono. Foto: Humas Pemprov Lampung/ANTARA FOTO

Kejaksaan Agung (Kejagung) menahan mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan 2016-2017 Prasetyo Boeditjahjono (PB).

"Akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, dan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejagung berdasarkan surat perintah penahanan," kata Dirdik Jampidsus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di Kejagung, Minggu (3/11).

Abdul Qohar menyebut, dalam kasus ini Prasetyo diduga menerima fee dari perusahaan pemenang tender proyek Jalur Besitang-Langsa senilai Rp 2,6 miliar. Proyek pembangunan kereta api Besitang-Langsa sendiri berujung tidak dapat difungsikan sehingga mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 1,1 triliun lebih.

"Saudara BP mendapatkan fee melalui PPK saudara AAS, yang bersangkutan dalam persidangan, sebesar RP 2,6 M," ujarnya.

Lebih lanjut, Qohar menuturkan, dalam kasus ini Prasetyo memiliki peran salah satunya memerintahkan pengguna anggaran untuk memecah proyek pembangunan jalur KA menjadi 11 paket. Dia juga menunjuk langsung 8 perusahaan pemenang tender.