Fakta-fakta Eks Kakwanwil DJP Jakarta Dijerat KPK Terima Gratifikasi Rp 21,5 M

Muhammad Haniv usai diperiksa KPK Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPK menetapkan mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 21,5 miliar.

Haniv ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Februari 2025. Ia dijerat sebagai tersangka gratifikasi karena diduga menerima pemberian uang terkait dengan jabatannya.

Akibat perbuatannya, Haniv disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"KPK menetapkan Tersangka Mohamad Haniv alias Muhammad Haniv alias selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," ujar Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/2).

Gratifikasi untuk Usaha Anak

Konferensi pers penetapan tersangka eks Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sebesar Rp 21,5 miliar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/2/2025) Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

Tahun 2011, Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Banten. Kemudian pada tahun 2015–2018, Haniv menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus. Dalam jabatan itulah diduga Haniv menerima gratifikasi.

Gratifikasi pertama yang diduga diterima Haniv yakni untuk kebutuhan anaknya bernama Feby Paramita. Feby ini memiliki latar belakang pendidikan mode dan sejak 2015 mempunyai usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH POUR HOMME by Feby Haniv yang berlokasi di Victoria Residence, Karawaci.

"Selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya," tutur Asep.

Pada 5 Desember 2016, Haniv disebut mengirimkan surat elektronik atau e-mail kepada Yul Dirga selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. E-mail itu berisi permintaan untuk dicarikan sponsorship fashion show FH POUR HOMME by Feby Haniv yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016.

Sepanjang tahun 2016–2017, keseluruhan dana kemudian masuk ke rekening BRI milik Feby Paramita berkaitan dengan pelaksanaan seluruh fashion show F.H. POUR HOMME by Feby Haniv yang berasal dari perusahaan ataupun perorangan yang menjadi wajib pajak dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp 387.000.000.

Sementara itu, dana yang masuk untuk acara tersebut yang berasal dari perusahaan atau pun perorangan yang bukan wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus adalah sebesar Rp 417.000.000.

Terkait penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show FH POUR HOMME by Feby Haniv, Asep mengungkapkan bahwa total penerimaan adalah sebesar Rp 804.000.000.

Akan tetapi, kata dia, perusahaan-perusahaan yang memberikan uang sponsorship itu menyatakan tidak mendapatkan keuntungan atas pemberian uang untuk kegiatan fashion show tersebut atau tidak mendapat eksposur ataupun keuntungan lainnya.

Gratifikasi Lain

Kakanwil Pajak DKI Muhammad Haniv di Gedung KPK Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

KPK juga mengendus penerimaan gratifikasi Muhammad Haniv saat menjabat. Gratifikasi itu dalam bentuk valuta asing (valas).

"Bahwa pada periode tahun 2014–2022, Muhamad Haniv diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk valas dolar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui Budi Satria Atmadi," tutur Asep.

KPK belum merinci siapa Budi Satria. Namun dalam kasus ini, Asep menyebut Budi Satria melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar Rp 10.347.010.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito ke rekening Haniv sejumlah Rp 14.088.834.634.

Pada tahun 2013–2018, Haniv kemudian melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui Perusahaan Valuta Asing dan pihak-pihak yang bekerja pada Perusahaan Valuta Asing keseluruhan sejumlah Rp 6.665.006.000.

"Bahwa Muhammad Haniv telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show Rp 804.000.000, penerimaan lain dalam bentuk valas Rp 6.665.006.000, dan penempatan pada deposito BPR Rp 14.088.834.634 sehingga total penerimaan sekurang-kurangnya Rp 21.560.840.634 (Rp 21,5 miliar)," pungkas Asep.

Dicegah ke Luar Negeri

Juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Fadhil Pramudya/kumparan

KPK mencegah mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus Muhammad Haniv bepergian ke luar negeri.

Pencegahan dilakukan karena Haniv belum ditahan.

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika, menjelaskan pencegahan terhadap Haniv tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 109 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 19 Februari 2025.

Tessa menjelaskan, pencegahan ini dilakukan karena penyidik menilai keberadaan Haniv di Indonesia masih diperlukan untuk proses penyidikan.

Punya Harta Rp 19 M

Kakanwil Pajak DKI Muhammad Haniv diperiksa KPK Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Berdasarkan situs LHKPN KPK, Haniv terakhir menyampaikan laporan kekayaannya pada 10 Februari 2022 untuk periodik 2021. Laporan itu disampaikannya sebagai Widyaiswara Utama Badiklat Keuangan.

Dalam laporannya, Haniv memiliki kekayaan mencapai Rp 19 miliar. Berikut rinciannya: