Fakta-fakta PPDB Jawa Tengah yang Banyak Dikeluhkan
PerbesarKemendikbud menetapkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020-2021 dilakukan secara daring dan juga luring (offline). Hal ini dilakukan karena pandemi virus corona masih terjadi di Indonesia.
Kebijakan ini sesuai dengan SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Alasan pemberlakuannya, karena ada 10,9 juta calon peserta didik di tingkat SD, SMP, SMA, hingga SMA yang akan ikut PPDB.
Salah satu daerah yang juga melaksanakan PPDB adalah Jawa Tengah. Pelaksanaan dimulai sejak Rabu (17/6). Namun belakangan, PPDB di Jawa Tengah kerap dikeluhkan. Mengapa?
Website PPDB Sulit Diakses
Sulitnya akses ke website PPDB untuk SMA/SMA di Jawa Tengah dikeluhkan oleh para orang tua. Hal ini berimbas pada ratusan orang tua yang menggeruduk posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jateng, Semarang.
Pantauan di lokasi pada Kamis (18/6) pagi, orang tua siswa memadati posko PPDB sejak pukul 10.30 WIB. Bahkan nomor antreannya lebih dari 100 nomor.
Salah satu orang tua siswa, Miftah, mengaku tak bisa mengakses pilihan sekolah di website ppdb.jatengprov.go.id. Padahal, data yang diminta sudah lengkap.
“Semua berkas sudah di-upload, tapi pilih sekolah tidak bisa. Saya sudah ke warnet juga tidak bisa,” kata Miftah.
Call Center Sulit Dihubungi
Pengaduan atau helpdesk terkait PPDB Jawa Tengah 2020 bisa dihubungi melalui nomor (024) 86041265. Nomor tersebut tersambung ke posko PPDB di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah.
Tetapi kenyataannya, banyak yang kesulitan menghubungi call center tersebut. Salah satunya dialami oleh Edi, orang tua siswa. Edi mengaku sudah menghubungi call center sejak kemarin, namun tak diangkat.
“Kemarin itu sejak jam 09.00 WIB sampai sore berusaha telepon tidak bisa. Ya, sudah lupa berapa kali coba,” kata Edi di posko PPDB Jawa Tengah.
Edi menelepon call center karena kesulitan permasalahan data tempat tinggal dalam akun pendaftaran PPDB. Sebab, ia tercatat sebagai warga 'luar provinsi'. Padahal, ia sudah bertahun-tahun tinggal di Semarang.
Menanggapi keluhan itu, anggota Tim Posko PPDB Jateng, Syamsudin Isnaini, mengatakan, pada hari pertama pendaftaran yakni 17 Juni, memang baru satu saluran call center yang dibuka. Namun pada hari kedua, sudah ada tambahan lima saluran telepon lagi yang dibuka.
Ganjar Klaim Situs PPDB Jateng Tetap Bisa Diakses
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo membantah situs pendaftaran PPDB eror saat diakses. Ia mengatakan, situs ppdb.jatengprov.go.id memang sempat penuh karena kuota Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Dirjen Dukcapil hanya 300 ribu.
“Enggak, siapa bilang terkendala. Enggak ada lho, sorry lho, ya. Tidak ada yang terkendala, servernya enggak terkendala. Yang ada kemarin kita bisa mengakses itu perhari, hitung-hitungan kita 200-250 ribu per hari, lha, ternyata jam 10 itu sudah habis (penuh),” kata Ganjar.
“Terus kemudian kita meminta lagi, yang baru itu butuh waktu 100 menit. Itu dikatakan orang, hang, tidak hang, itu karena memang begitu, 300 habis terkunci. Nah, setelah kita buka lagi, kita minta sejuta sehari, baru lancar,” sambung dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Tim Posko PPDB Jateng, Syamsudin Isnaini, mengakui sempat terjadi maintenance pada hari pertama. Namun, hal itu sudah terselesaikan, peserta yang sudah mendaftar diminta membuat akun baru dan memulai proses dari awal lagi.
Banyak Pihak Coba Titip Anaknya agar Lolos PPDB
Ganjar bercerita banyak pihak yang mencoba menitipkan anaknya agar bisa lolos PPDB. Ia kemudian meminta para orang tua bisa mengajarkan anak-anaknya soal integritas dan kejujuran, terutama dalam proses pendaftaran sekolah.
“Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasannya, tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini dan itu. Intinya, pokoke piye (bagaimana) carane (anaknya) masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan,” kata Ganjar.
“Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya, enggak baik,” imbuhnya.
Selain itu, Ganjar juga menemukan berbagai modus orang tua agar anaknya lolos PPDB. Ia mencontohkan syarat domisili minimal 1 tahun berdasarkan Kartu Keluarga (KK). Ganjar menyebut, banyak modus dari para orang tua yang menitipkan anak ke KK saudaranya yang masuk zonasi sekolah yang dituju.
***
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.