Fakta-fakta Ricuhnya Vaksinasi Massal di Aceh Barat Daya

29 September 2021 6:31 WIB
·
waktu baca 6 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Pedagang ikan di Aceh, tolak vaksinasi massal hingga ricuh.  Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Pedagang ikan di Aceh, tolak vaksinasi massal hingga ricuh. Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Sejumlah masyarakat di Kabupaten Aceh Barat Daya, Aceh, menolak vaksinasi massal hingga berujung ricuh pada Selasa (28/9) pagi.
ADVERTISEMENT
Kegiatan vaksinasi COVID-19 itu digelar di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Gampong Keudee Susoh, Kecamatan Susoh. Namun dibubarkan oleh pedagang ikan dan nelayan di kawasan setempat.
Informasi diperoleh kumparan, penolakan itu terjadi karena selama vaksinasi berlangsung, para pedagang dan nelayan merasa rugi lantaran sepi pembeli. Hal itu dinilai karena warga takut datang dan divaksin.
Dalam video viral yang beredar di sosial media, tampak sejumlah warga mengamuk hingga merusak kursi dan meja di lokasi vaksinasi. Bahkan, mobil ambulans terlihat meninggal lokasi.
Kericuhan tolak vaksin di Aceh Barat Daya, Selasa (28/9). Foto: Dok. Istimewa
Salah seorang warga yang berada di lokasi kejadian Syahril, mengatakan, kericuhan itu bermula dari rasa kekecewaan pedagang ikan karena selama vaksinasi di PPI Ujongg Serangga penjualan mereka menurun akibat sepi pembeli. Belum diketahui sejak kapan vaksinasi di sana berlangsung.
ADVERTISEMENT
"Kalau PPI sudah sepi pengunjung, siapa lagi yang akan membeli ikan nelayan di sini, karena warga sudah takut," katanya.
Syahril menjelaskan, aksi kericuhan itu tidak sempat terjadi kekerasan fisik lantaran ketika massa memanas pihak keamanan TNI-Polri langsung menenangkan warga.
"Kalau kontak fisik tidak ada, hanya saja meja dan kursi fasilitas vaksin dirusak warga. Warga melampiaskan kemarahannya dengan menghancurkan semua perlengkapan vaksin yang ada di lokasi," ungkapnya.
Kericuhan tolak vaksin di Aceh Barat Daya, Selasa (28/9). Foto: Dok. Istimewa

Kronologi Kericuhan Nelayan dan Pedagang Ikan Tolak Vaksinasi di Aceh Barat Daya

Berikut kronologi penolakan vaksinasi di PPI Ujong Serangga:

Selasa (28/9/2021)

Pukul 08.30 WIB

Pedagang ikan dan nelayan yang berjumlah sekitar 300 orang langsung menggeruduk posko vaksinasi di area PPI Ujung Serangga. Massa mengamuk denan merusak sejumlah alat medis hingga vial/botol vaksin.
ADVERTISEMENT
Video kemarahan para nelayan dan pedagang ikan itu beredar dan heboh di sosial media.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Winardy mengatakan, massa marah dan tidak mau mengikuti kegiatan vaksinasi yang diadakan oleh Polsek Susoh, Koramil/04 Susoh, Pol Aiurud, dan Puskesmas Sangkalan.
“Karena kegiatan vaksinasi tersebut menyebabkan pengunjung di PPI Ujung Serangga sepi dan mempengaruhi pendapatan mereka,” kata Winardy.

Pukul 11.00 WIB

Keributan warga tersebut tidak berlangsung lama, kemarahan warga langsung dilerai petugas keamanan TNI-Polri yang berada di lokasi.
Polres Abdya langsung mengambil langkah persuasif dan edukatif, serta sempat menyampaikan soal pentingnya vaksinasi baik bagi masyarakat, nelayan, maupun para moge (pedagang) ikan di PPI tersebut.
Polres Abdya dibantu Polda Aceh akan tetap menyelidiki dan mencari penyebab terjadinya kericuhan tersebut.
Kericuhan tolak vaksin di Aceh Barat Daya, Selasa (28/9). Foto: Dok. Istimewa

Dampak Ricuh Tolak Vaksin di Aceh: Nakes Terluka hingga Dosis Vaksin Rusak

Winardy, menduga salah satu faktor pemicu terjadinya aksi penolakan itu dikarenakan kurangnya edukasi terkait pentingnya vaksin COVID-19.
ADVERTISEMENT
“Salah satunya ya karena kurangnya edukasi, makanya terjadi penolakan itu,” kata Winardy.
Menyangkut insiden pengrusakan yang terjadi, Polres Abdya yang dibantu Polda Aceh akan tetap melakukan penyelidikan dan mencari penyebab terjadinya peristiwa tersebut.
Selain itu, sebut Winardy, satu seorang tenaga kesehatan (vaksinator) bernama Fanni Eprilia Tika (28) mengalami lebam pada bagian betis belakang sebelah kanan akibat terkena benturan kursi plastik.
Winardy meminta kepada Forkopimda Abdya yang dibantu oleh Muspika setempat, untuk terus memberikan edukasi-edukasi terkait pentingnya vaksinasi agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Saat ini situasi di PPI Ujung Serangga sudah kondusif dan masyarakat sudah mulai memahami akan pentingnya vaksinasi tersebut. Kita berharap kejadian serupa tidak terulang lagi,” pungkasnya.
Ilustrasi vaksin corona dari Sinovac. Foto: Thomas Peter/REUTERS

156 Dosis Sinovac Rusak Buntut Ricuh Warga Tolak Vaksin di Aceh Barat Daya

Dampak dari kericuhan itu, sebanyak 156 dosis vaksin Sinovac dan peralatan medis rusak, akibat kemarahan massa yang mengobrak-abrik posko vaksin.
ADVERTISEMENT
“Sembilan vial vaksin masing-masing 10 dosis, dan 33 vial masing-masing dua dosis rusak. Kemudian alat medis berupa masker, handsanitizer, alat tensi, jarum suntik dan obat-obatan juga rusak dan tidak bisa digunakan lagi,” kata Winardy.
Warga dan nelayan kesal karena posko vaksinasi di PPI itu sudah berjalan lebih dari 3 bulan itu. Karena ada posko vaksinasi, sehingga warga yang membeli ikan ke PPI berkurang.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh, Iman Murahman. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Dinkes Aceh soal Warga Hancurkan Posko Vaksin: Mudah-mudahan Ada Titik Cerah

ADVERTISEMENT
Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh menyayangkan dan menyesalkan peristiwa kericuhan menolak vaksinasi yang dilakukan warga di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya.
Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Aceh, Iman Murahman, mengaku sangat terkejut ketika mengetahui adanya peristiwa penolakan tersebut.
ADVERTISEMENT
Dia tak sanggup membayangkan adanya massa yang menolak vaksinasi hingga melakukan perusakan posko vaksinasi.
“Kami turut menyesalkan kejadian tersebut karena memang kejadian itu juga tidak kami ketahui apa unsur dan penyebabnya,” kata Iman yang juga Koordinator Vaksinasi Massal Pemerintah Aceh.
Iman menyebutkan, saat ini pihak terkait sedang menelusuri penyebab pasti di balik kejadian penolakan vaksinasi tersebut.
Iman mengharapkan, masyarakat Aceh khususnya Abdya, dapat melihat secara jernih menyangkut dengan program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang berjalan. Sebab, tujuannya adalah untuk melindungi masyarakat, apalagi saat ini varian Delta sudah menyebar dan sangat berbahaya.
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

DPRA Soroti Warga Aceh Barat Daya Tolak Vaksin: Pendekatan Harus Kearifan Lokal

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) ikut menyoroti kasus penolakan vaksinasi COVID-19 yang berujung ricuh di kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ujong Serangga, Desa Padang Baru, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya.
ADVERTISEMENT
Wakil Ketua DPRA Safaruddin mengatakan, aksi pembubaran atau penolakan vaksin tersebut dinilai karena adanya strategi pendekatan yang salah oleh pemerintah setempat.
Ia menilai, seharusnya petugas kesehatan mendahulukan pendekatan melalui kepala desa atau petugas PPI Ujong Serangga, sebelum menurunkan tim vaksinator ke lokasi yang ditargetkan.
"Pendekatan yang dilakukan petugas kesehatan tidak dengan cara persuasif dan tidak didasari semangat kearifan lokal yang dimiliki di daerah setempat. Ini strategi pemerintah salah dan keliru," kata Safaruddin.
Safaruddin mengatakan, petugas bisa lebih dulu menjelaskan secara lengkap soal vaksinasi COVID-19. Sehingga dengan sendirinya masyarakat akan mengikuti program vaksinasi tanpa merasa ada paksaan.
Kericuhan tolak vaksin di Aceh Barat Daya, Selasa (28/9). Foto: Dok. Istimewa
Selain itu, Safaruddin juga menyoroti cara petugas vaksinasi mendatangi warga. Seharusnya program vaksinasi bisa dilakukan di Puskesmas atau Meunasah (Musala) di Desa atau tempat yang lebih steril.
ADVERTISEMENT
Bukan dengan mendatangi langsung PPI Ujung Serangga, sehingga masyarakat yang ingin beli ikan merasa takut dan berdampak pada terganggunya perputaran ekonomi masyarakat nelayan.
"Gara-gara dibuat poskonya di sana (PPI Ujong Serangga), kemudian model sistem paksa ya orang tidak mau datang ke sana. Sikap dan kebijakan yang sedikit tidak populis ini harus ditinggalkan," tuturnya.
DPRA sangat mendukung program vaksinasi dalam rangka memutuskan mata rantai penularan COVID-19, namun cara yang humanis tetap harus dikedepankan.