Fakta-fakta Seputar Darurat Militer di Korsel yang Kini Akan Dicabut

Militer mencoba memasuki gedung utama Majelis Nasional setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Presiden Korsel Yoon Suk-yeol secara mengejutkan memberlakukan darurat militer pada Selasa (3/12) malam. Dia menggambarkan situasi negaranya di ambang kehancuran.

Yoon menuding kondisi darurat dipicu oleh oposisi dan oknum di parlemen Korsel, Majelis Nasional.

“Majelis Nasional bertindak sebagai monster yang berniat menjatuhkan demokrasi liberal,” kata Yoon seperti dikutip dari AFP.

Yoon menyebut darurat militer adalah tindakan yang tak terelakkan untuk diambil. Dia beralasan kebijakan ini diterapkan demi menjaga demokrasi liberal.

"Saya akan memulihkan negara ke keadaan normal dengan menyingkirkan kekuatan anti-negara sesegera mungkin," kata Yoon.

Yoon membuat pengumuman tersebut dalam sebuah pengarahan yang disiarkan televisi, dan berjanji untuk “memberantas kekuatan pro-Korea Utara dan melindungi tatanan demokrasi konstitusional.”

Sejumlah respons bermunculan usai adanya pengumuman tersebut. Berikut fakta-faktanya:

Panglima Korsel Jadi Komandan Darurat Militer

Panglima Tentara Korea Selatan Jenderal Park An-su menyatakan diri sebagai komandan darurat militer di negara, Rabu (4/12) pagi. Militer Korsel menutup Gedung Parlemen Korsel yang jadi tempat pertemuan anggota Majelis Nasional yang masih berlangsung.

Saat itu, tentara mencoba merangsek masuk ke gedung tersebut yang dijaga ratusan warga Korsel penolakan status darurat militer. Helikopter militer Korsel juga dilaporkan telah mendarat di atap gedung parlemen tersebut.

Jenderal Park dalam dekritnya juga melarang semua aktivitas politik.

Gerakan Oposisi dan Penolakan Masyarakat

Warga berkumpul setelah Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer di depan gerbang utama Majelis Nasional di Seoul, Korea Selatan, Selasa (3/12/2024). Foto: JUNG YEON-JE / AFP

Pemimpin oposisi Lee Jae-myung menyatakan, pemberlakuan militer ilegal. Dia meminta agar warga berkumpul di depan gedung parlemen untuk protes.

"Pemberlakuan darurat militer Presiden Yoon Suk-yeol tak valid," kata Lee seperti dikutip dari Reuters.

"Mari datang ke Majelis Nasional sekarang. Saya juga menuju ke sana sekarang," sambung dia.

Warga Korsel pun tampak berkumpul di Gedung Parlemen. Di lokasi, warga mendesak kepolisian Korsel yang berjaga di pintu-pintu masuk di sekitar parlemen untuk melindungi anggota Majelis Nasional.

"Tolong buka pintunya. Tugas Anda adalah melindungi Majelis Nasional. Mengapa Anda hanya berdiam diri sementara anggota parlemen diinjak-injak?" teriak seorang pria paruh baya kepada sekelompok polisi yang menjaga gerbang.

Parlemen Korsel Sepakat Cabut Darurat Militer

Mayoritas parlemen Korsel meloloskan pencabutan darurat militer Presiden Yoon. Lewat pemungutan suara sebanyak 190 dari 300 anggota parlemen sepakat pencabutan darurat militer.

"Dari 190 yang hadir, 190 mendukung, saya nyatakan bahwa resolusi yang menyerukan pencabutan darurat militer telah disahkan," kata Ketua Majelis Nasional Woo Won-shik.

Presiden Korsel Cabut Pemberlakuan Darurat Militer

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memberikan pidato dalam upacara merayakan Hari Pembebasan Nasional Korea ke-79 di Pusat Seni Pertunjukan Sejong di Seoul, Korea Selatan, Kamis (15/8/2024). Foto: KIM Min-Hee / POOL / AFP

Tak lama setelah parlemen sepakat menolak darurat militer, Yoon menyatakan akan mencabut pemberlakuan itu. Pasukan yang dikerahkan ke Parlemen Korsel pun akan ditarik.

"Beberapa saat yang lalu, ada permintaan dari Majelis Nasional untuk mencabut keadaan darurat, dan kami telah menarik militer yang dikerahkan untuk operasi darurat militer. Kami akan menerima permintaan Majelis Nasional dan mencabut darurat militer melalui rapat Kabinet," kata Yoon dalam pidato yang disiarkan televisi.

Kabinet Setujui Pencabutan Darurat Militer

Kabinet Korea Selatan menyetujui usulan pencabutan darurat militer. Hal tersebut dilaporkan oleh kantor berita Yonhap, Rabu (4/12).

Laporan tersebut muncul beberapa menit setelah Presiden Yoon Suk-yeol mengumumkan akan mencabut pemberlakukan darurat militer melalui rapat Kabinet.

Di sisi lain, Cho Kuk yang merupakan pemimpin partai oposisi kecil, Rebuilding Korea Party, sempat menemui demonstran di luar gedung parlemen usai Presiden Yoon menyatakan akan mencabut darurat militer. Dia berkata "Ini belum berakhir."

"Dia membuat semua orang terkejut. Presiden adalah sosok yang berbahaya... mengancam demokrasi dan konstitusi," kata dia.

Informasi penting disajikan secara kronologis

Dia bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.

"Hukum darurat militernya tidak dipenuhi oleh syarat apa pun. Apakah ada perang? Apakah ada gempa bumi? Tidak, orang-orang menjalani kehidupan yang damai," ucapnya.