Fakta Menarik Reshuffle: Kursi Panas hingga Deretan Ketum Parpol Jadi Menko
PerbesarPresiden Prabowo Subianto me-reshuffle sejumlah pejabat negara di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10). Setidaknya ada 17 pejabat baru yang dilantik.
Berikut daftarnya:
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi merangkap Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman
Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir
Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji
Kepala Staf Kepresidenan, Listyo Sigit Prabowo
Wakil Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo
Wamenkeu, Nurkholisoh Ibnu Aman
Wamenkeu, Luky Afirman
Kepala Badan Reformasi Agraria Nasional, Dedi Prasetyo
Wamen Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano
Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa, Muhammad Fadil Imran
Wakil Kepala BPKP, Aryanto Wibowo
Ketua Ombudsman, Nuzran Zoher
Anggota Ombudsman, Radian Syam
Kapolri, Jenderal Suyudi Ario Seto
Wakapolri, Komjen Wahyu Hadiningrat
Kursi Panas 2 Tahun Kabinet Prabowo
Belum genap dua tahun sejak Prabowo dilantik sebagai presiden pada 20 Oktober 2024, tiga pos strategis di Kabinet Merah Putih sudah berulang kali berganti penghuni.
Kursi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) telah diisi empat orang. Kemudian, kursi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) masing-masing diisi tiga orang.
Pergantian terbaru terjadi Kamis (1/10). Prabowo melantik Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam menggantikan Djamari Chaniago. Posisi Dudung di KSP diambil alih Listyo Sigit Prabowo, yang pada hari yang sama diberhentikan dari jabatan Kapolri.
Berikut daftar siapa saja yang pernah duduk di tiga kursi tersebut.
Empat Kepala KSP
Anto Mukti (AM) Putranto, menjadi Kepala KSP pertama di pemerintahan Prabowo-Gibran. Purnawirawan letnan jenderal TNI ini memimpin KSP sejak Oktober 2024. Ia diberhentikan pada 17 September 2025.
Muhammad Qodari, yang menjabat Wakil Kepala KSP, naik menggantikan Putranto pada 17 September 2025. Kemudian, Pada 27 April 2026, Prabowo menggesernya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).
Dudung Abdurachman, eks Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ini dilantik menjadi KSP pada 27 April 2026. Ia diganti pada reshuffle teranyar 1 Oktober 2026.
Listyo Sigit Prabowo, dilantik pada 1 Oktober 2026, setelah sekitar lima tahun memimpin Polri. Kursinya di Korps Bhayangkara kini diisi Komjen Suyudi Ario Seto, yang disetujui DPR sebagai Kapolri baru.
Tiga Menkeu
Sri Mulyani Indrawati, menjadi bendahara negara di awal pemerintahan Prabowo. Ia digantikan pada 8 September 2025.
Purbaya Yudhi Sadewa kemudian dilantik pada 8 September 2025. Prabowo kemudian mencopotnya pada 14 September 2026.
Suahasil Nazara, yang sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan yang mendampingi Purbaya, menjadi pengganti. Ia dilantik pada 14 September 2026.
Tiga Menko Polkam
Budi Gunawan, selaku mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini menjabat sejak Oktober 2024. Prabowo mencopotnya pada 8 September 2025.
Djamari Chaniago, seorang Jenderal TNI (Purn), eks Kepala Staf Umum TNI kemudian dilantik pada 17 September 2025 menggantikannya.
Dudung Abdurachman kemudian dilantik pada 1 Oktober 2026 berdasarkan Keppres Nomor 104/P Tahun 2026.
Bahlil Rangkap Jabatan, Gajinya Dobel?
Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia kini memegang dua jabatan di Kabinet Merah Putih. Selain tetap menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Lantas, bagaimana aturan mengenai rangkap jabatan serta gaji dan fasilitas yang diterima?
Ketentuan mengenai rangkap jabatan menteri diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Berikut isinya:
Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:
a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal 23 tersebut kemudian dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 128/PUU-XXIII/2025. Dalam putusan yang dibacakan pada 28 Agustus 2025, larangan rangkap jabatan juga berlaku bagi wakil menteri.
Meski sudah diketok, MK menerapkan jeda waktu dua tahun, sebelum aturan berlaku.
Sementara, Hak keuangan menteri diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya.
PP Nomor 50 Tahun 1980 masih berlaku dan telah beberapa kali diubah, salah satunya melalui PP Nomor 60 Tahun 2000.
Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok Menteri Negara ditetapkan sebesar Rp 5.040.000 per bulan.
Selain gaji pokok, menteri mendapat tunjangan jabatan.
Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu menetapkan tunjangan jabatan Menteri Negara, Jaksa Agung, Panglima TNI, serta pejabat lain yang kedudukan atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan Menteri Negara sebesar Rp 13.608.000 per bulan.
Saat merangkap jabatan, Bahlil tidak mendapat gaji atau tunjungan ganda. Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 50 Tahun 1980 disebutkan bahwa menteri yang merangkap jabatan tidak menerima penghasilan maupun fasilitas rangkap.
Berikut isi pasal tersebut:
Menteri Negara yang merangkap jabatan tidak dapat menerima penghasilan rangkap atau menggunakan fasilitas rangkap.
Menteri-Wamen dari Era Jokowi
Sejumlah menteri dan wakil menteri yang menjabat di kabinet Presiden-Wapres ke-7 RI Jokowi-Ma'ruf masih bertahan di jajaran Kabinet Merah Putih. Setidaknya, ada 16 orang yang saat ini masih menjabat sebagai pembantu presiden di kabinet.
Berikut daftarnya:
Airlangga Hartarto, tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Zulkifli Hasan, sekarang Menteri Koordinator Pangan, dulu sebagai Menteri Perdagangan.
Agus Harimurti Yudhoyono, sekarang Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, dulu sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), yang kini merangkap Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Muhammad Tito Karnavian, tetap Menteri Dalam Negeri.
Budi Gunadi Sadikin, tetap menjabat sebagai Menteri Kesehatan.
Saifullah Yusuf, tetap menjabat sebagai Menteri Sosial.
Andi Amran Sulaiman, tetap menjabat sebagai Menteri Pertanian.
Erick Thohir, sebelumya jabat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kini menjabat Menpora.
Rosan Roeslani, tetap menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.
Raja Juli Antoni, dulu Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekarang Menteri Kehutanan.
Dante Saksono Harbuwono, Wamenkes.
Nezar Patria, Wamenkomdigi.
Yuliot Tanjung, dulu Wamen Investasi, kini Wamen ESDM.
Eddy Hiariej, Wamenkum HAM, kini Wakil Menteri Hukum.
Suahasil Nazara, dulu Wamen Keuangan, kini Menteri Keuangan.
4 Ketum Parpol Jadi Menko
Dengan masuknya Bahlil ke jajaran menteri koordinator, kini terdapat empat ketua umum partai politik yang juga menjabat Menko di pemerintahan Prabowo. Mereka adalah Bahlil Lahadalia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, dan Abdul Muhaimin Iskandar.
Berikut detailnya:
Bahlil Lahadalia (Ketum Golkar dan Menko Hilirisasi)
Bahlil Lahadalia merupakan Ketua Umum Partai Golkar. Ia terpilih sebagai Ketua Umum Golkar pada 2024 menggantikan Airlangga Hartarto.
Dalam reshuffle kabinet pada Kamis (1/10), Prabowo melantik Bahlil sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil tetap merangkap jabatan sebagai Menteri ESDM. Penunjukan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 104/P/2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Sebelum menjadi Menko, Bahlil telah menjabat Menteri ESDM sejak 2024. Ia sebelumnya juga pernah menjabat Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (Ketum Demokrat dan Menko Infrastruktur)
Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat periode 2025-2030. Ia kembali terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres VI Partai Demokrat pada 2025.
AHY juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Posisi itu ia jabat mulai 21 Oktober 2024.
Posisi AHY sebagai Menko tidak berubah dalam reshuffle 1 Oktober 2026.
Zulkifli Hasan atau Zulhas (Ketum PAN dan Menko Pangan)
Zulkifli Hasan atau Zulhas merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Ia juga menjadi salah satu ketua umum partai politik yang mendapatkan posisi menteri koordinator dalam pemerintahan Prabowo.
Zulhas menjabat Menteri Koordinator Bidang Pangan. Posisi tersebut sudah diembannya sejak pembentukan Kabinet Merah Putih pada 2024.
Posisi Zulhas sebagai Menko Pangan juga tidak berubah dalam reshuffle pada 1 Oktober 2026.
Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (Ketum PKB dan Menko Pemberdayaan Masyarakat)
Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merupakan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia menjabat itu sejak Mei 2005.
Prabowo menunjuk Cak Imin sebagai Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Jabatan itu ia emban sejak Oktober 2024.
Dalam reshuffle 1 Oktober 2026, Cak Imin tetap menjabat sebagai Menko Pemberdayaan Masyarakat.