Faldo soal Isu Presiden 3 Periode: Saya Dengar Ada Ketegangan Internal di PDIP

28 Oktober 2023 18:59 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Faldo Maldini. Foto: Facebook/@Faldo Maldini
zoom-in-whitePerbesar
Faldo Maldini. Foto: Facebook/@Faldo Maldini
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Stafsus Mensesneg Faldo Maldini merespons soal isu presiden 3 periode. Isu ini kembali diungkit PDI Perjuangan.
ADVERTISEMENT
Faldo mengaku mendengar adanya dugaan ketegangan di internal PDIP sehingga isu tersebut kembali diungkit.
"Saya mendengar ada dugaan ketegangan internal di PDI Perjuangan. Makanya, elite yang satu beda pendapat sama yang lain. Kami melihat tanda-tandanya. Aneh juga isu begini diungkit lagi, sudah basi," kata Faldo, Sabtu (28/10).
Politikus PSI ini menilai, ada kubu yang mencoba melakukan pembusukan terhadap Presiden Jokowi, tapi ada juga yang menghormati pilihan Jokowi maupun keluarganya. Isu presiden 3 periode, kata dia, juga bisa saja dikarang-karang.
"Perang dua kelompok ini semakin terbuka," tuturnya.
"Menurut saya, cerita tolak permintaan tiga periode bisa dikarang-karang. Intinya, bukan itu. Itu yang saya dengar, bisa salah. Intinya, kami yakin dari dulu Pak Jokowi tidak baper soal politik, lawan tarungnya saja dirangkul. Apalagi, dituduhkan isu yang rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Sekjen PDIP mengakui, sempat ada lobi dari salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi 3 periode.
Wacana ini disebut menjadi salah satu akar retaknya hubungan Jokowi dengan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jadi saya sendiri mengalami itu. Jadi ketika saat itu saya sedang nyekar di makam Bung Karno Blitar, tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big data-nya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10).
Meski PDIP dilobi sejumlah pihak, kata dia, PDIP konsisten dengan aturan UUD 1945.