FBI dan Departemen Kehakiman AS Geledah Rumah Kedua Joe Biden di Delaware

Presiden AS Joe Biden tiba di Bandara Internasional Felipe Angeles, Santa Lucia, Meksiko, Minggu (8/1/2023). Foto: Henry Romero/REUTERS

Departemen Kehakiman Amerika Serikat bersama FBI kembali menggeledah rumah Presiden Joe Biden pada Rabu (1/2). Penggeledahan itu terkait penyelidikan penyimpanan dokumen rahasia milik negara.

Kali ini, rumah kedua Biden di Rehoboth, Delaware yang digeledah FBI. Sebelumnya rumah Biden di Wilmington, Delaware, telah digeledah Departemen Kehakiman pada Jumat (20/1).

Hasilnya, ditemukan enam barang termasuk dokumen rahasia negara. Beberapa dokumen rahasia itu berasal dari masa jabatan Biden ketika menjabat di Senat AS hingga Wakil Presiden AS. Biden pernah menjadi anggota senat mewakili Delaware dari 1973 hingga 2009 dan wakil presiden pada 2009-2017.

Pengacara pribadi Biden, Bob Bauer, mengatakan penggeledahan ini sudah mendapat restu dan dukungan dari Biden. Menurutnya, Departemen Kehakiman menggeledah rumah kedua Biden tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

"Di bawah prosedur standar DOJ (Departement Of Justice), untuk kepentingan keamanan dan integritas operasional, DOJ berusaha melakukan pekerjaan ini tanpa pemberitahuan publik terlebih dahulu, dan kami setuju untuk bekerja sama," kata Bauer dikutip dari Reuters.

"Pencarian hari ini adalah langkah selanjutnya dalam proses DOJ yang menyeluruh dan tepat waktu, kami akan terus mendukung dan memfasilitasi sepenuhnya," kata Bauer.

Belum ada informasi apakah FBI menemukan dokumen rahasia negara atau tidak di rumah kedua Biden ini.

"Kami akan mendapatkan informasi lebih lanjut di akhir pencarian hari ini," tutur dia.

Presiden AS Joe Biden dan Ibu Negara Jill Biden berjalan di Pantai Rehoboth, Delaware, Minggu (7/11/2021). Foto: Nicholas Kamm / AFP

Sementara Arsip Nasional AS telah meminta kepada mantan presiden dan wakil presiden AS untuk memeriksa kembali catatan pribadi mereka.

Mereka diminta mencari dokumen rahasia atau materi kepresidenan yang seharusnya diserahkan kepada negara ketika mereka lengser.

Menghapus atau menyimpan materi rahasia negara dengan sengaja atau tidak di AS adalah tindakan melanggar hukum. Meski begitu, sejauh ini belum ada mantan presiden atau wakil presiden yang dipidana akibat masalah ini.