Feri Amsari: 4 Menteri Sangat Penting Hadir di MK untuk Klarifikasi

Pakar Hukum, Feri Amsari, yang terlibat dalam film dokumenter 'Dirty Vote'. Foto: Dok. Dokumentasi Dirty Vote untuk Pers

Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, menyebut kehadiran empat menteri di sidang sengketa Pilpres 2024 sangat penting. Kehadiran empat menteri itu dimohonkan oleh kubu paslon 01 Anies-Muhaimin dan paslon 03 Ganjar-Mahfud MD kepada hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ya saya pikir sangat penting untuk mengklarifikasi argumentasi dan dalil-dalil hukum yang mengemuka dalam persidangan terutama soal politik gentong babi," ujarnya saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dalil Kecurangan Pemohon PHPU Pilpres 2024 di MK: Mungkinkah Dibuktikan?', di Rumah Belajar ICW, Jakarta Selatan, Jumat (29/3).

"Ada pemahaman bahwa bansos boleh, ya memang boleh, tapi yang tidak boleh adalah mempolitisasi bansos untuk kepentingan elektabilitas. Dan itu yang menjadi indikasi bahwa pemilu ini berlangsung secara curang," ungkapnya.

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Menurutnya, kehadiran empat menteri tersebut diperlukan juga untuk mengungkap gelontoran dana dan pengerahan sumber daya negara untuk kepentingan paslon tertentu.

"Oleh karena itu, dibuktikan kepada menteri-menteri yang mungkin terlibat di dalam proses gelontoran dana bansos, atau bukan tidak sekadar itu politik gentong babi," katanya.

"Misalnya naiknya gaji KPU dan Bawaslu saat mendekati pemilu, kenapa gaji militer dan gaji Polri juga naik. Hal yang biasa, lumrah terjadi di era orde baru. Nah itu juga perlu untuk diungkap," jelas Feri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani rapat dengan Menteri ESDM Arifin Tasrif mengenai Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di Kementerian ESDM, Jumat (22/3/2024). Foto: Instagram/@srimulyani

Ia berharap, kehadiran empat menteri itu dapat memberikan pertimbangan bagi hakim konstitusi dalam mengusut pelanggaran kecurangan pemilu.

"Bagi saya penting keberadaan mereka, dan mudah-mudahan tidak ada perintah selain perintah konstitusi, untuk melindungi konstitusi, bukan perintah presiden untuk melindungi kecurangan pemilu ini untuk tidak dibongkar," pungkasnya.

Adapun pihak Pemohon Satu, Anies-Muhaimin alias Cak Imin; dan Pemohon Dua, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, meminta agar sejumlah menteri dihadirkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.

Dalam perkara ini, ada empat orang menteri yang diminta oleh pihak Pemohon Satu untuk dihadirkan ke persidangan. Mereka adalah Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Sosial, Tri Rismaharini; Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto; dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Hal serupa juga dimohonkan oleh Pemohon Dua. Tim Hukum Pemohon Dua menilai, para menteri itu butuh dihadirkan untuk menjelaskan terkait sejumlah program, khususnya soal dugaan penyalahgunaan bansos dalam kampanye di Pilpres 2024.

Sidang sengketa Pilpres 2024 akan dilanjutkan pada Senin (1/4) mendatang. Di sidang berikutnya, akan ada pemeriksaan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh Pemohon Satu.