Feri Amsari: Tak Wajar Presiden Turun Bagikan Bansos, Ini Politik Gentong Babi

25 Februari 2024 10:30 WIB
ยท
waktu baca 3 menit
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam program Info A1 kumparan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam program Info A1 kumparan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti dugaan kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024. Menurutnya, kecurangan dalam pemilu ini tak hanya dilakukan oleh penyelenggara pemilu saja, namun sejumlah pihak yang seharusnya tak boleh ikut berkampanye.
ADVERTISEMENT
"Kalau kita memantau kecurangan itu, saya tidak menyebut hanya penyelenggara saja ya, ini masif, kita lihat keriakan itu kenapa dibiarkan [oleh] penyelenggara [pihak] yang semestinya tidak boleh kampanye, kampanye. Kenapa dibiarkan politik gentong babi secara terbuka dan masif dilakukan," kata Feri dalam talkshow kumparan Info A1 yang tayang Jumat (23/2).
Feri menjelaskan, politik gentong babi adalah sebuah istilah yang berawal dari tahun 1800-an. Siasat gentong babi biasanya dilakukan oleh tuan tanah untuk mengambil hati para budaknya.
"Nah cara membujuknya itu daging babi itu diawetkan dengan garam, disimpan di gentong, nanti sudah awet dilemparkan ke para budak. Para budak itu merasa itu adalah tindakan kebijakan dari tuan kepada mereka, itu sebabnya mereka patuh," ucap Feri.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam program Info A1 kumparan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Kata "gentong babi" itu kemudian digunakan untuk menggambarkan bagaimana cara merayu pemilih agar mau memilih pihak yang membagikan dana bantuan. Bantuan itu, kata Feri, bisa berupa bansos maupun BLT.
ADVERTISEMENT
"Dan kita ketahui, dana itu mengucur dekat sekali dengan tahun dan tanggal pemilu. Dan itu sengaja, pasti," ucapnya.
Feri lalu menyinggung aksi Presiden Jokowi yang secara masih membagikan bansos jelang pemilu. Aksi Jokowi ini mendapat sorotan karena dinilai dilakukan untuk membantu memenangkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Tak hanya itu, jelang pemilu, Jokowi juga tiba-tiba menaikkan gaji TNI/Polri. Ia juga meniakkan tunjangan Bawaslu menjelang hari pencoblosan.
"Kalau dilihat film dan data penelitian kami, terlihat dalam sebuah peta ke mana Pak Presiden menggelontorkan dana itu? Satu di wilayah dulu pemilih Jokowi, dua di wilayah yang bukan Jokowi. Satunya tujuan mempertahankan, kedua kemudian mengusik lawan. Nah di titik itu bisa dijelaskan bagaimana tujuannya di sana," ucap Feri.
Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, dalam program Info A1 kumparan. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ia juga menilai, aneh jika Jokowi sebagai presiden sampai harus turun langsung membagikan bansos. Karena ketidakwajaran itulah, Feri menilai, Jokowi tengah berupaya melakukan konsep politik gentong babi.
ADVERTISEMENT
Meski demikian, Feri mengakui, memang tak ada alat ukur yang bisa melihat apakah penerima bantuan akan secara otomatis memilih 02. Apalagi saat pembagian bansos, BLT, maupun kenaikan gaji, tak disertai dengan perintah untuk memilih calon tertentu.
"Kita enggak tahu benar enggak dia menerima [lalu] berubah atau enggak [pilihan politiknya]. Yang jelas mereka menerima dan itu mempengaruhi psikologi. Itu sebabnya dalam penelitian terkait gentong babi, mereka tidak mengukur apakah pilihan itu berubah atau tidak. Yang jelas mereka sebar itu, dan itu secara psikologi mempengaruhi dan merusak kredibilitas pemilu," pungkasnya.
Simak penuturan Feri Amsari selengkapnya soal dugaan kecurangan pemilu, tantangan hak angket pemilu, hingga masalah Sirekap dalam video berikut ini:
ADVERTISEMENT