Firli Bahuri: Ada yang Bertanya Kenapa KPK Sepi OTT, Belum Ada Jawaban Pasti

Ketua KPK Firli Bahuri saat penandatangan kontrak kerja pejabat eselon I dan II di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (5/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Operasi senyap KPK yang dahulu garang, kini lesu. Terakhir kali KPK melakukan OTT terhadap Bupati Kutai Timur, Ismunandar, pada 2 Juli 2020. Setelah itu, belum ada lagi operasi senyap yang dilakukan.

Ketua KPK Komjen Firli Bahuri pun memberikan jawaban mengapa KPK kini sepi OTT. Hal tersebut ia sampaikan dalam forum rapat bersama Komisi III DPR RI, Senin (21/9).

"Tentu ada yang bertanya, kenapa sekarang OTT sepi? jawabannya adalah, belum ada jawaban pasti," kata Firli.

Ya, Firli mengatakan bahwa belum ada jawaban pasti atas sepinya OTT yang dilakukan KPK. Namun ia menduga karena saat ini masa pandemi corona, jadi orang takut berbuat rasuah karena hukumannya bisa vonis mati.

"Tapi secara pasti adalah KPK terus melakukan pendidikan masyarakat dan pencegahan, dan kami pernah sampaikan setiap iklan layanan masyarkat, kampanye, pada masa pandemi COVID-19 pada masa bencana, ingat tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa bencana, ancaman hukumannya adalah pidana mati," ujarnya.

"Mudah-mudahan inilah yang jadi senjata, sehingga tak terjadi korupsi," sambung Firli.

Sementara itu, Firli membeberkan data bahwa kasus korupsi paling banyak terjadi di tahun-tahun politik. Ia membeberkan, sejak 2004 hingga 2019, KPK sudah menindak 141 kepala daerah yang terlibat korupsi.

Ilustrasi OTT KPK. Foto: Indra Fauzi/kumparan

Sedangkan, pada tahun 2018, adalah yang paling banyak KPK melakukan OTT.

"Yang tertinggi di tahun politik adalah tahun 2018, kebetulan waktu itu kami sebagai deputi penindakan," kata dia.

"Tertinggi tahun 2018 sebanyak 22 kepala daerah yang terlibat," sambungnya.

Ia pun kemudian menyinggung mengenai tahun politik 2020. Ia mengatakan, di tahun ini, kondisinya kritis karena dibarengi juga dengan pandemi COVID-19.

"Tentu tahun ini, adalah tahun kritis bagi kita. Karena kita menghadapi kedaruratan kesehatan pandemi COVID-19 dan juga kedaruratan politik yang sebentar lagi akan datang pada 9 Desember 2020, di mana ada 270 kepala daerah yang ikut kontestasi pilkada. Ini pun tak luput dari perhatian KPK," pungkasnya.