Firli Bahuri: KPK Senantiasa Berbenah Agar Penanganan Korupsi Tak Gaduh

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Firli Bahuri memaparkan sejumlah capaian KPK selama kurun waktu tahun 2021. Ia menilai tahun 2021 sarat sejarah bagi KPK dalam pemberantasan korupsi. Sosok Presiden Jokowi tak luput dari sanjungan Firli Bahuri.

"Di tahun inilah KPK yang dibentuk sebagai lembaga penegak hukum untuk menangani korupsi yang sudah berurat akar di masa lalu, menemukan harmonisasi nada dan melodi yang pas, dalam orkestra pemberantasan korupsi yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo," kata Firli Bahuri dikutip dari situs KPK, Senin (3/1).

Firli memaparkan, pada tahun 2021, KPK mendapat legitimasi sebagai abdi negara. Hal itu terkait pelantikan pegawai KPK menjadi ASN per 1 Juni 2021. Tercatat ada 57 pegawai yang dipecat karena dinilai tak memenuhi syarat menjadi ASN.

"Status (ASN) ini ibarat suplemen khusus yang diberikan negara kepada kami, untuk mengakselerasi kinerja dan segenap daya serta upaya KPK sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi di bumi pertiwi," ungkap Firli.

Ia menyebut proses ini kemudian mendapat tanggapan pesimisme dari sejumlah kalangan. Hal ini tak terlepas dari polemik Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Komnas HAM dan Ombudsman menilai tes alih status pegawai KPK menjadi ASN itu bermasalah.

"Kami jawab dengan hasil nyata dari tingginya performa segenap insan KPK, yang dapat diketahui publik dari laporan capaian yang telah kami laporkan langsung kepada publik, pemerintah dan wakil rakyat di Senayan," sambungnya.

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12). Foto: Rusman/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menurut Firli, capaian KPK selama tahun 2021 juga dipaparkan di hadapan Presiden Jokowi ketika peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2021 lalu. Berikut poinnya:

PNBP (setor ke kas negara): Rp. 192.029.600.093

Setor ke kas daerah : Rp 4.374.321.000

PSP/Hibah: Rp 177.974.707.000

Ditetapkan sebagai milik negara: Rp 1,67 miliar. Pendapatan uang sitaan hasil korupsi, tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta uang pengganti yang telah diputus dalam pengadilan Rp 166,48 miliar. Pendapatan denda dan penjualan hasil lelang korupsi serta TPPU Rp 24,63 miliar. Dan ditetapkan sebagai bukan milik negara: Rp 5,6 miliar. Total pelaporan berjumlah 1.838 laporan.

Implementasi pendidikan antikorupsi telah dilakukan di 353 Perkada Dan Perda Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk tingkat pendidikan SD, SMP, SMA/SMK. Data Penyuluh Antikorupsi tanggal 2 Desember 2021, 2.014 orang, dengan jumlah Ahli Pembangun Integritas 228 orang.

Firli menambahkan, pada tahun 2021, KPK melakukan harmonisasi dengan sejumlah pihak dalam pemberantasan korupsi. Ia mengeklaim hal tersebut merupakan metode atau jalan terbaik yang efektif, tepat, cepat, terukur dan efisien, dengan hasil maksimal bagi bangsa, negara dan rakyat Indonesia.

Menurut Firli, pada tahun 2021, KPK menekankan metode pencegahan dalam pemberantasan korupsi. Yakni dengan mengedepankan edukasi antikorupsi.

Menurut dia, edukasi dan pencegahan merupakan langkah yang lebih fundamental untuk mengantisipasi terjadinya korupsi.

"Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, KPK senantiasa terus berbenah diri, membuat banyak terobosan baru yang sejalan dengan situasi dan kondisi negara saat ini, agar penanganan korupsi tidak lagi menimbulkan kegaduhan yang dapat mengganggu ekosistem sosial ekonomi bangsa dan negara," kata Firli.

Ketua KPK Firli Bahuri memberikan sambutan pada Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/12). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

"Dengan cara-cara lebih fundamental, upaya-upaya yang lebih mendasar dan lebih komprehensif, goals pemberantasan korupsi tentunya dapat dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat, bangsa dan negara," sambungnya.

Untuk tahun 2022, Firli menyebut KPK mempunyai 4 isu prioritas, yakni:

"Doakan KPK ke depan bisa semakin profesional dan independen dalam menjalankan fungsi-fungsi membangun serta menyelaraskan orkestra pemberantasan korupsi bagi keseluruhan sistem dan kelembagaan negara di Republik ini," kata Firli.