Fokus Kepala PPATK yang Baru: Jiwasraya, Pembiayaan Teroris, dan Kasus Pajak

Wakil Kepala PPATK Dian Ediana Rae. Foto: Dok. PPATK

Presiden Jokowi melantik Dian Ediana Rae sebagai Kepala Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Istana Negara, Rabu (6/5). Eks Wakil Kepala PPATK itu ditunjuk menggantikan pendahulunya, almarhum Kiagus Ahmad Badaruddin.

Dalam menjalankan masa jabatannya hingga 2021, Dian mengaku akan fokus menuntaskan berbagai kasus, termasuk dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya. Dian memastikan PPATK siap bekerja sama dengan penegak hukum untuk menyelesaikan kasus tersebut.

"Misalnya ke isu-isu keuangan masuk di akal, karena kalau kita lihat asuransi misalnya, Asuransi Jiwasraya butuh perhatian dari PPATK, kita kerja sama intens dengan Kejaksaan Agung untuk menyelesaikan masalah ini," kata Dian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengikuti upacara pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Tak hanya itu, Dian juga akan fokus ke permasalahan lainnya, seperti transaksi para teroris. Dia ingin melakukan sejumlah pencegahan, termasuk menelusuri dan menganalisis aliran dana teroris.

"Pembiayaan terorisme jadi perhatian kita, karena setiap saat gangguan terhadap ini selalu ada, lalu pendalaman terkait fiskal, tax deviation penghindaran pajak, kita sudah ada task force dengan Ditjen Pajak untuk menyelesaikan kasus-kasus," ujarnya.

Di sisi lain, Dian juga memastikan akan memberantas upaya kejahatan yang merujuk pada kejahatan lingkungan hidup. Misalnya, penyelundupan hewan laut dan pembalakan liar yang berpotensi merugikan negara.

"Upaya-upaya kita memberantas kejahatan yang akhir-akhir ini meningkat terkait illegal wild animal smuggling ini cenderung meningkat dan banyak negara yang terlibat dalam transaksi seperti ini. Isu lain terkait masalah lingkungan hidup, illegal logging, illegal fishing," lanjutnya.

Ada beberapa lembaga yang dipastikan siap berkoordinasi dengan PPATK dalam memberikan rekomendasi. Lembaga tersebut seperti KPK, Kejaksaan Agung hingga Dirjen Pajak.

"Ini fundamental untuk membongkar tindak pidana perekonomian, tugas PPATK menjaga integritas sistem perekonomian dan keuangan, sehingga kita concern bagaimana bukan hanya kuantitas dan kualitas perekonomian dan sektor keuangan kita lebih baik," pungkasnya.

---

Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona. Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.