Formappi: Anggota DPR Nonton Porno Harusnya Ditegur Fraksi, Bukan Dibela

Suasana Rapat Paripurna DPR ke-18 masa sidang IV 2021-2022, Selasa (28/3). Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Fraksi PDIP membenarkan anggotanya, Harvey Malaihollo, kedapatan menonton konten porno saat berlangsungnya sidang DPR. Namun, PDIP mengatakan kejadian itu bukan sengaja dilakukan.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, menilai klarifikasi Fraksi PDIP yang mengakui peristiwa ini memang perlu diapresiasi. Akan tetapi, pengakuan yang justru diikuti dengan upaya pembelaan dengan mencari-cari alasan pembenaran, bukan hal yang pantas.

“Karena salah, maka selanjutnya ya ditegur. Ketika yang muncul justru pembelaan dari PDIP, maka yang terlihat kegagalan fraksi untuk menjadi kekuatan kontrol terhadap anggota,” ujar Lucius kepaada wartawan, Rabu (13/4).

Menurut dia, pembelaan bagi aksi anggota yang tak fokus mengikuti rapat seolah-olah membenarkan dugaan bahwa fraksi memang tak serius mendorong peningkatan kinerja DPR. Ini karena jika Fraksi terus seperti ini, yang rugi adalah DPR. Hasilnya kinerja DPR selalu buruk dan secara kelembagaan citra dan kepercayaan publik pada DPR selalu rendah.

Menurut Lucius pembelaan untuk sesuatu yang seharusnya kesalahan anggota bisa berdampak pada keliaran anggota untuk melakukan apa saja. Ketika hal semacam ini dinormalisasi, Lucius mengungkapkan untuk tak perlu dibutuhkan lagi Fraksi.

Harvey Malaiholo di rumah duka kediaman Mikha Tambayong. Foto: Maria Gabrielle Putrinda/kumparan

“Percuma pakai anggaran APBN untuk sekretariat fraksi jika mereka hanya menjadi rumah aman bagi anggota yang berbuat salah, bukan rumah nyaman untuk mendorong anggota bekerja,” tegas Lucius.

Dia menambahkan, kasus yang menimpa PDIP sejatinya kasus yang cukup sederhana. Oleh karenanya, tanpa perlu njelimer menyampaikan alasan, PDIP mestinya langsung mengakui kesalahan lalu meminta maaf.

Kritik publik yang ada sesungguhnya karena aksi itu terjadi di ruangan rapat dan di tengah proses rapat untuk membahas kebijakan publik. Dalam konteks waktu dan kesempatan itulah aksi menonton sesuatu yang tidak terkait dengan materi rapat pantas dikritik.

"Apalagi ketika mengetahui bahwa materi tontonan itu adalah konten porno, sesuatu yang tak semestinya diakses ketika si anggota seharusnya serius dan fokus mengikuti jalannya rapat," ucapnya.

“Kalau fokus pada materi rapat saja tak bisa dilakukan, apalagi dengan mencari pengalihan pada konten tak senonoh, maka mestinya bukan pembelaan ala Ketua Fraksi PDIP lagi yang pantas untuk kita dengarkan,” tandas Lucius.

Reporter: Lina Khoirun Nisa