Formappi Kritik Kinerja DPR: Hanya Pengikut dari yang Dimainkan Pemerintah
PerbesarFormappi menilai DPR nihil prestasi selama 2020. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, banyaknya anggota yang mayoritas koalisi Jokowi membuat DPR tidak berwarna lagi.
"Saya kira semakin buruk kemudian ketika di periode 2019-2024 ini mayoritas koalisi pendukung pemerintah di DPR, membuat DPR sejak pelantikan sampai sekarang sudah tidak punya warga lagi sebagai lembaga kontrol. Sebagai lembaga representasi rakyat juga nyaris hilang," kata Lucius dalam diskusi secara virtual, Kamis (7/1).
Lucas menilai saat ini pengawasan kinerja pemerintah lebih banyak dilakukan masyarakat. Padahal sebagai wakil rakyat, tugas itu seharusnya dilakukan oleh DPR.
"Jadi DPR nyaris memberikan tugas untuk mengontrol kinerja pemerintah kepada masyarakat sendiri. Padahal DPR ini dipilih secara khusus untuk rakyat mewakili rakyat melakukan terhadap kebijakan pemerintah," tuturnya.
Lucas juga menilai dominasi koalisi Jokowi di DPR sangat terlihat. Dalam fungsi legislasi, misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja tidak lepas dari gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan draf RUU, mempercepat pembahasan hingga memastikan substansi RUU.
"Jadi DPR pengikut saja untuk apa yang dimainkan pemerintah. Di fungsi pengawasan juga begitu. Kita enggak lihat inisiatif DPR untuk memastikan kerja pemerintah menangani pandemi bisa terkontrol dengan baik. Yang terjadi di DPR justru memuji pemerintah," jelasnya.
Sementara terkait penanganan pandemi, lebih banyak kritik yang datang dari publik dibandingkan dari DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai bertanggung jawab karena minimnya pengawasan yang mereka lakukan terhadap pemerintah.
"Banyak kritik terkait penanganan pandemi sehingga sampai sekarang belum bisa optimis mengatakan akan keluar dari krisis karena pandemi di 2021, dan situasi pandemi yang panjang ini enggak bisa lepas dari tanggung jawab DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sumbangsih mereka nyaris hilang, tidak kelihatan," tuturnya.
Sementara soal usulan pengusulan mengubah APBN 2020, Lucius menyebut usul ini lebih banyak masuk dari pemerintah dan tidak ada kritik atau masukan berarti dari DPR.
"Jadi bisa kita katakan memang kalau ingin memberikan catatan untuk 1 tahun, DPR ini justru kehilangan jati dirinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi utama yang diamanatkan UU untuk dikerjakan DPR ada pada mereka, tapi enggak berjalan dengan baik," pungkasnya.