Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.94.0
Forum Cik Di Tiro Tuntut Pengadilan Publik untuk Jokowi
8 Januari 2025 20:33 WIB
·
waktu baca 5 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Forum Cik Di Tiro wadah konsolidasi masyarakat sipil lintas sektor di Yogyakarta menuntut pengadilan publik atas mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
ADVERTISEMENT
Pengadilan publik merupakan salah satu rekomendasi Forum Cik Di Tiro dalam "Catatan Akhir Tahun 2024 dan Pernyataan Awal Tahun 2025 Forum Cik Ditiro: Menolak Lupa Dosa Jokowi dan Mewaspadai Prabowo" di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM, Rabu (8/1/2025).
"Yang dibutuhkan sekarang adalah pengadilan publik. Pengadilan publik itu artinya pertama, publik itu harus mendapatkan satu, asupan. Baik dari masyarakat sipil, maupun dari kekuatan partai yang masih waras bahwa Jokowi itu orang jahat, gitu. Jokowi itu adalah perusak demokrasi," kata Prof Masduki inisiator Forum Cik Di Tiro.
Masduki yang merupakan Guru Besar Universitas Islam Indonesia (UII) ini mengatakan bentuk pengadilan publik ini adalah peradilan moral.
"Jadi, jelas mengadili satu kesalahan moral dengan mendegradasi yang bersangkutan secara moral," katanya.
Saat ini, menurut Masduki tengah tampak upaya "forgotten" yakni publik dibangun konstruksi untuk melupakan dosa-dosa politik Jokowi yang menghancurleburkan gagasan pendiri bangsa tentang demokrasi.
ADVERTISEMENT
"Yang wujudnya berupa korupsi politik. Sebetulnya kan korupsi itu maknanya tidak hanya kerugian negara ekonomi, tapi kerugian negara dalam arti secara politik, sosial selama pemerintahan Jokowi. Itu paling dahsyat, lebih dahsyat dari Orde Baru," katanya.
Masduki mencontohkan misalnya saja pelemahan lembaga-lembaga negara untuk tujuan pribadi. Lalu, menggunakan kekuasaan untuk melumpuhkan institusi negara.
"Untuk kepentingan pribadi, dalam hal ini, politik dinasti," katanya.
Upaya untuk mempersoalkan Jokowi secara kinerja politik, legasi politik, dijelaskan Masduki juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil atas nama publik melalui gugatan ke KPK.
Gugatan juga bisa dilakukan ke parlemen maupun pengadilan. Meski masih ada peluang, tetapi menurut Masduki sangat kecil.
Maka dari itu pengadilan publik bisa jadi alternatif. Publik melakukan pengadilan secara moral di luar sistem yang formal.
ADVERTISEMENT
"Bisa berupa tadi pernyataan, kolektif, dan sebagainya. Jadi, seluruh upaya harus dilakukan oleh publik. Publik, baik secara komunitas seperti ini, maupun institusi publik, misalnya ormas, atau kelompok-kelompok atas nama misalnya pusat studi di perguruan tinggi, itu kan semua bisa ya," jelasnya.
"Bayangin, kita membangun demokrasi, katakanlah sejak 98-an. Itu runtuh, satu tahun 2024, apa enggak itu menafikan seluruh sumber daya yang keluar selama 20 tahun untuk membangun gagasan itu," ujarnya.
Aktivis Yogya, Tri Wahyu, yang juga bagian dari Forum Cik Di Tiro mengatakan Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mulai dari kasus peretasan website YLBHI, kasus penembakan siswa SMK di Semarang, hingga penembakan bos rental.
"Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kita pengin polisi mestinya menjadi anak kandung reformasi ternyata makin partisan hari-hari ini," kata Tri Wahyu.
ADVERTISEMENT
Contoh terbaru adalah sempat terpasangnya poster Jokowi di gedung Polresta Surakarta. "Ini jadi catatan keras independensi Polri dipertaruhkan," katanya.
ADVERTISEMENT