Forum Rektor Kampus Muhammadiyah & Aisyiyah: Kelompok Kritis Disingkirkan

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menyoroti kondisi politik di Indonesia jelang Pemilu 2024. Foto: PTMA

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menyoroti kondisi politik di Indonesia jelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024. Etika para elite politik menjadi salah satu yang disoroti selama proses pemilu berjalan.

"Dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur," kata Ketum Forum Rektor PTMA Prof. Dr. Gunawan Budiyanto dalam keterangannya, Jumat (2/2).

"Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita-cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia," tambahnya.

Tidak hanya soal etika, kondisi penegakan hukum juga disoroti Forum Rektor PTMA. Menurutnya saat ini hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Produk hukum juga digunakan untuk membungkam pihak yang kritis.

"Penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kelompok kritis dan oposisi pun disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK," ujar Gunawan.

Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) menyoroti kondisi politik di Indonesia jelang Pemilu 2024. Foto: PTMA

Forum Rektor PTMA juga menilai pembuatan kebijakan oleh pemerintah saat ini tidak melibatkan publik secara luas. Contohnya saat membuat UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara (IKN).

"Karena itu, momentum 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin atau elite politik baru dengan memilih calon pemimpin yang diyakini akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang bermartabat," tutur Gunawan.

Melihat berbagai permasalahan itu, Forum Rektor PTMA menyampaikan pernyataan sikap. Ada 6 poin dalam pernyataan sikap yang ditandatangani Gunawan dan Sekretaris Umum Forum Rektor PTMA Prof. Dr. Ma’mun Murod Al-Barbasy di Yogyakarta pada Jumat (2/2).

Berikut isi pernyataan sikap itu:

1. Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.

2. Menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil.

3. Menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independen di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.

4. Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

5. Meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Wali kota serta Wakil Bupati/Wakil Wali kota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024.

6. Memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.

Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan.