FPDIP DKI Gulirkan Isu Pansus JIS

Halte bus Pintu Barat Jakarta International Stadium (JIS). Foto: Agaton Kenshanahan/kumparan

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan pihaknya akan mengusulkan Pansus (panitia khusus) untuk membahas polemik perbaikan Jakarta International Stadium (JIS) ke pimpinan DPRD DKI Jakarta pekan ini.

Menurutnya, pansus penting agar perbaikan JIS tak kerap dikaitkan dengan politik.

"Ini ada persoalan politis dan teknis. Kalau kita ingin selesaikan persoalan teknis tuntas, pansus penting. Tapi jangan diseret ke politis. Ketika PDIP dorong pansus, kita harus pageri teknis aja. Kita tarik dari hulu sehingga tidak terseret politik," ujar Gembong di Gedung DPRD DKI, Senin (17/7).

Gembong menyoroti hingga saat ini pendukung bacapres 2024 yang juga eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaitkan perbaikan JIS dengan politik.

Sebab itu, ia menekankan perbaikan JIS harus dibedah dan dapat dijelaskan kepentingannya dari segi teknis.

"Kenapa ini seolah dipolitisasi, karena pihak sebelah. Ini murni teknis. Teman sebelah anggap JIS barang sakral, seolah ketika Pempus (pemerintah pusat) ingin benahi JIS jadi politis. Pempus kan sebenarnya ingin tambah yang bolong sebelum FIFA tinjau," terangnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Annisa Thahira Madina/kumparan

Gembong meminta perbaikan yang dilakukan JIS tidak perlu dipersoalkan. Sebab tujuannya untuk membuat JIS jadi sempurna.

"Pernyataan Pak Anies sebenarnya sudah bagus, saya apresiasi JIS milik bersama. Kenapa kita ribut kalau ada orang yang mau perbaiki. Apa JIS sempurna sekali? Saya yakin belum. Sehingga kesempurnaan bisa kita capai bersama, kan itu," tambah dia.

Gembong memandang, pansus JIS juga bisa menjawab sejumlah hal terkait pembangunan yang masih dipertanyakan. Menurutnya, pansus pun tetap bisa dilakukan seiring perbaikan JIS.

Meski ia mengakui adanya pansus JIS akan tergantung keputusan fraksi-fraksi lain di DPRD.

"Teknis emang jalan, tapi kan ini sudah ribut. Maka saran jauh lebih elegan kita akhiri dengan pansus. Rekomendasi (pansus) harus ditindaklanjuti, ini kehendak konstitusi. Ini dalam rangka hilangkan persepsi mau jegal mau apa," ujar dia.

"Misalkan (dikaji) akses masuk yang sekarang ada dalam perencanaan. Bedahnya di pansus agar total. Menelan Rp 4 triliun lebih, lho. Karena jadi pertanyaannya kenapa pemenang (tender) yang ditetapkan Jakpro justru yang lebih mahal Rp 300 miliar. Ini kan penjelasan teknis. Kalau bisa dibuka utuh kita bisa nemuin benang merah dengan penjelasan terang benderang," pungkas dia.