FPDIP: KJP Plus Anies-Sandi Enggak Jalan, OK Otrip Gagal

Anies-Sandi di perayaan Cap Go Meh (Foto: Paulina Pherasmaranindar/kumparan)

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta mengkritik program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang dinilai tidak memanusiakan manusia seperti visi dan misinya. Menurut Ketua Fraksi PDIP DKI Gembong Warsono, ia menemukan sejumlah program kerja yang masih berjalan tidak efektif.

Gembong menuturkan banyak penerima KJP Plus yang tidak tepat sasaran. Menurutnya, jumlah peserta penerima KJP Plus berkurang dari sebelumnya 692 ribu siswa menjadi 124 ribu.

"Keluh kesah kita selama kita reses. Masalah KJP (Kartu Jakarta Pintar) Plus ini juga enggak berjalan. KJP, KJS (Kartu Jakarta Sehat) ini enggak berjalan jadi mereka kembali ke paradigma lama," ujar Gembong saat halalbihalal di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/7).

"Ini telah menimbulkan keresahan di tingkat warga. Belum lagi banyak pengaduan tentang rekening diblokir tanpa sebab, maupun fasilitas makanan tambahan seperti telur dan daging dengan kualitas sangat buruk," lanjutnya.

Gembong juga mengungkapkan kedisiplinan dari para lurah. Menurutnya, ada lurah yang bekerja dengan seenaknya dan melakukan praktik pungutan liar (pungli).

"Kalau dulu lurah jam 8 pagi, jam 7 pagi sudah di kantor. Sekarang lurah juga sudah mulai jadi bos. Saya dengan Fraksi PDI Perjuangan sedang bekerja. Saya akan OTT (operasi tangkap tangan) itu orang," jelasnya.

Tak hanya itu, program OK Otrip juga dinilai gagal karena tak bisa mencapai target. Terlebih, Sandiaga juga sebelumnya menyatakan uji coba OK Otrip kembali diperpanjang hingga pertengahan Agustus mendatang atas saran para operator.

"Program OK Otrip yang digadang-gadang sebagai salah satu unggulan pemerintahan Anies-Sandi tak kunjung terealisasi sesuai dengan target dan bisa dibilang gagal sama sekali," ucap Sekretaris Fraksi PDIP DKI Dwi Rio Sambodo.

Mobil angkutan KWK 06 OK Otrip (Foto: Andreas Ricky Febrian/kumparan)

Rio menjelaskan, saat ini jumlah kendaraan yang bergabung juga tidak sesuai dengan target awal, yakni hanya 123 mobil dari target 2.000. Dan itu menunjukkan program tersebut kurang menarik bagi perusahaan.

"Kemudian dari target sekian perusahaan, baru segelintir yang bergabung. Itu artinya tanda-tanda kegagalan. Artinya, program itu tidak menarik bagi pengusaha angkutan," kata dia.

Gembong berharap Anies-Sandi bisa bekerja sama dengan Fraksi PDIP dan fraksi lainnya di DPRD.

"Saya minta kepada Pak Anies-Sandi tolonglah suara kita didengar. Jadi bukan sekali lagi saya subjektif terhadap kebijakan yang ada. Tapi ayo bangun, yang kurang apa," tutup Gembong.