Fraksi Demokrat AS Akan Ajukan UU Larangan Senapan Serbu

Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi. Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, mengatakan pada Kamis (2/6), dia akan mengajukan undang-undang untuk melarang senapan serbu pada pekan depan.

Pelosi yang berasal dari Partai Demokrat, mengungkap rencana tersebut saat berpidato di acara anti-kekerasan bersenjata di San Francisco. Dia menambahkan, Partai Demokrat di DPR AS juga akan mempertimbangkan kebijakan lain. Rancangan UU itu meliputi peringatan serangan kepada publik.

Keputusan itu menandai tanggapan paling agresif dari Kongres AS usai rentetan pembantaian bertubi. Per Kamis (2/6), AS telah menyaksikan 233 penembakan massal sejak awal tahun ini.

"Kami akan mengadakan sidang dan meningkatkan larangan senjata serbu," jelas Pelosi, dikutip dari CNN, Kamis (2/6).

"Kami hanya mencoba untuk mengatasinya dengan segala cara yang mungkin," tambahnya.

Seorang kerabat korban menangis saat berkabung di depan area Sekolah Robb di Uvalde, Texas, Amerika Serikat pada Senin (30/5/2022). Foto: Chandan Khanna/AFP

Pelosi tidak merinci undang-udang apa yang dia rujuk. Namun, terdapat satu proposal terkemuka yang telah disponsori oleh anggota partainya, David Cicilline.

Proposal tersebut melarang penjualan, transfer, impor dan pembuatan hingga 205 model senapan semiotomatis. Tetapi, proposal itu tidak bisa mengekang penggunaan senjata api yang telah dimiliki seseorang sebelumnya.

Personel darurat bekerja di lokasi penembakan di Klinik Warren di Tulsa, Oklahoma, Rabu (1/6/2022). Foto: Michael Noble Jr/REUTERS

Larangan senjata serbu juga belum tentu akan mendapatkan dukungan penuh di DPR AS. Sebagian Partai Demokrat menentang larangan semacam itu. Sementara itu, hanya ada sedikit dukungan yang ditunjukkan oleh Partai Republik.

Fraksi Demokrat juga telah meloloskan undang-undang untuk memperkuat pemeriksaan latar belakang pembeli senjata pada 2021. Tetapi, undang-undang itu terhambat di Senat AS.

"Tentu saja kami ingin Senat meloloskan undang-undang pemeriksaan latar belakang, yang akan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada inisiatif yang kami miliki," tutur Pelosi.

Pembeli melihat senapan yang dijual di toko senjata Frontier Arms & Supply di Cheyenne, Wyoming, Amerika Serikat. Foto: REUTERS / Jim Urquhart

Lolos di DPR, Macet di Senat

DPR turut diperkirakan akan menerima RUU dari anggota Partai Demokrat, Lucy McBath. Putra McBath ditembak mati pada 2012 silam. Dia lantas mengajukan agar anggota keluarga korban dan penegak hukum mendapatkan Perintah Perlindungan Risiko Ekstrem (ERPO).

Melalui ERPO, mereka bisa membatasi akses kepemilikan senjata bagi individu yang berisiko tinggi akan melukai diri sendiri atau orang lain untuk sementara.

Kendati demikian, para senator tengah menilik perubahan kebijakan. Mereka mempertimbangkan UU yang memungkinkan pihak berwenang menyita senjata milik individu berisiko. UU itu dikenal sebagai 'red flag laws'.

Senat AS mengungkap, pembicaraan tentang usulan itu berkembang ke arah positif. Senator Republik AS, Susan Collins, turut berpartisipasi dalam negosiasi itu. Dia mengatakan, kedua belah pihak hampir meraih kesepakatan.

"Kami membuat kemajuan pesat menuju paket UU yang dapat menggalang dukungan dari Partai Republik dan Demokrat," tandas Collins.