Fraksi PAN Tolak Rapid Test Corona DPR: Harus Segera Dibatalkan

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor. Foto: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Fraksi PAN menolak rencana Setjen DPR mengadakan tes virus corona dengan rapid test untuk 575 anggota DPR dan keluarganya. Terlebih rapid test dilakukan kepada individu dengan atau tanpa status orang dalam pemantauan (ODP) atau pasien dalam pengawasan (PDP).

Anggota DPR dari Fraksi PAN, Zainuddin Maliki, menilai keselamatan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar harus diutamakan. Sehingga rapid test sebaiknya diprioritaskan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

“Saya agak terkejut mendengar usulan itu. Tiba-tiba kok malah anggota DPR dan keluarganya yang diutamakan. Padahal, jelas kasat mata, banyak tenaga medis dan masyarakat yang terpapar. Merekalah yang lebih penting untuk didahulukan," kata Zainuddin kepada kumparan, Senin (23/3).

Dia menyakini ada perasaan tidak enak di benak para anggota dewan. Sebab, menurut dia, anggota dewan pasti mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar virus corona.

“Saya yakin ada perasaan tidak enak pada teman-teman anggota. Apalagi, ini bukanlah kebijakan formal DPR. Ini adalah usulan dan kebijakan sepihak kesekjenan DPR. Saya tahu para anggota DPR lebih mengutamakan tenaga medis dan masyarakat yang terpapar yang perlu mendapat perhatian," ucapnya.

Ilustrasi gedung DPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Oleh karena itu, Zainuddin meminta Setjen DPR membatalkan rencana rapid test tersebut.

Ia berharap isu rapid test bagi anggota DPR dan keluarganya tidak berlarut. Meskipun belakangan disebut bahwa anggarannya adalah hasil sumbangan pimpinan dan anggota.

"Kalau pun ada sumbangan, lebih bagus jika disumbangkan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan," ucapnya.

Menurut Zainuddin, DPR akan lebih bijak bersama pemerintah berfokus mencari jalan menyelesaikan persoalan penanganan virus corona.

“Kalau mau mengadakan test, silahkan laksanakan secara sendiri-sendiri. Itu adalah hak. Tidak ada yang bisa melarang. Tetapi kalau dilaksanakan kolektif itu tidak baik. DPR dinilai hanya mau menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya," tegas Zainuddin.

--------

kumparanDerma membuka campaign crowdfunding untuk bantu pencegahan penyebaran corona virus. Yuk, bantu donasi sekarang!