Freeport Berharap Negosiasi dengan Pemerintah Selesai Akhir Bulan Ini

Freeport Indonesia (Foto: Antara/Muhammad Adimaja)

Negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia masih berlangsung. Sebelumnya, pemerintah menargetkan negosiasi dengan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut bisa diselesaikan pada akhir bulan ini.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan belum ada keputusan resmi dari empat isu yang dibahas dalam negosiasi dengan pemerintah, yakni soal perpanjangan kontrak, pembangunan smelter, divestasi saham, dan masalah stabilitas investasi.

"Saya mengharapkan begitu, perundingan ini akan segera selesai. Tapi, memang tentunya ada beberapa poin yang masih (alot). Sebenarnya ini kan dalam 1 paket. Jadi paket itu masih kita harapkan segera akan dapat ketemu," kata Riza di sela acara Freeport Bersih-Bersih Masjid (BBM) di Pasar Senen, Jakarta, Minggu (23/7).

Riza mengaku optimistis perundingan bisa selesai pada akhir bulan ini. Menurut dia, negosiasi antara pemerintah dan perusahaan sudah mengalami kemajuan signifikan. Namun, dia enggan menjelaskan lebih rinci soal perkembangan negosiasi tersebut.

Sebelumnya, empat isu memang masih dibicarakan intensif antara pemerintah dan Freeport. Soal perpanjangan kontrak, misalnya, perusahaan ingin pemerintah memperpanjang kontrak langsung 2021-2041 dengan alasan adanya investasi tambang bawah tanah yang mencapai 13,6 miliar dolar AS.

Pemerintah, menawarkan opsi perpanjangan kontrak dilakukan dua tahap per 10 tahun, yakni 2021-2031 lalu kemudian ada evaluasi, dan bisa diperpanjang kembali pada 2031-2041.

Sementara terkait masalah smelter, Freeport menegaskan siap membangun smelter jika perpanjangan kontrak bisa diberikan hingga 2041. Sebab, investas smelter mencapai 2,3 miliar dolar AS.

Adapun mengenai stabilitas investasi atau fiskal, Freeport menginginkan agar pajak yang diterapkan menggunakan skema nail down atau pajak tetap seperti dalam Kontrak Karya. Sedangkan pemerintah menginginkan agar skema pajak prevailing atau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk masalah divestasi saham, Freeport masih bersikeras menawarkan 30 persen saham. Sementara pemerintah menginginkan divestasi saham mencapai 51 persen. Adapun saat ini kepemilikan saham pemerintah di Freeport baru mencapai 9,36 persen.

Rencananya, pada akhir bulan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan menggelar perundingan penting (high level meeting) bersama CEO Freeport McMoRan, Richard C Adkerson, pada akhir bulan ini.