FX Rudy: Jadi Pengurus Partai Harus Siap Kecewa
PerbesarWali Kota Surakarta Fransiskus Xaverius Hadi Rudyatmo tetap teguh mengawal keputusan PDIP Solo untuk mengusung duet Achmad Purnomo dan Teguh Yuwono dalam helatan Pilwali 2020. Niat putra sulung presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka untuk maju di gelanggang yang sama tak difasilitasi PDIP Solo.
Sikap tegas menutup pintu untuk Gibran bukan hal yang mudah bagi Rudy. Para elit partai dan petinggi pemerintahan terus meminta Rudy agar pengurus cabang tak menutup rapat kesempatan Gibran memperoleh dukungan dari massa PDIP.
Sejak Juli, Rudy berkali-kali disambangi elite politik demi memuluskan jalan bos Markobar. Menteri Sekretaris Negara Pratikno pun bertandang ke rumah Rudy.
Ketika berkas pendaftaran Gibran tak diterima di bulan November, petinggi PDIP silih berganti mendatangi. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto menemui Rudy secara terpisah. Namun agenda kedua senior partai berlambang banteng mental.
Sikap teguh Rudy mendapat sorotan Megawati Soekarnoputri. Megawati lanjut mengutus Djarot Saiful Hidayat untuk berbicara dengan Rudy awal November. Puncaknya, Desember lalu Rudy menghadap ke rumah Megawati.
Rudy tidak bermaksud ngeyel dengan atasannya di partai. Regulasi Pasal 10 Peraturan Partai No 24 Tahun 2017 memberi wewenang kepada pengurus cabang yang berhasil meraih 24 persen suara atau 20 kursi DPRD untuk menjaring sendiri soalnya.
PDIP Solo berhasil merengkuh 35 dari 50 slot kursi DPRD Kota Surakarta di pemilu terakhir mengklaim berhak mengajukan calon. Meski PP No 24 Tahun 2017 juga mencantumkan hak veto Ketua Umum PDIP, Rudy berharap DPP bisa menghargai jerih payah PDIP Solo dalam membesarkan partai.
“Kalau DPP partai mau memberi reward kepada petugas partai yang berhasil menambah suara dan kursi, berprestasi ya monggo. Namun, kalau tidak ya sudah selesai,” kata Rudy ketika ditemui kumparan di DPRD Kota Surakarta, Selasa (31/12).
Rudy berharap, elite PDIP pusat memberi rekomendasi kepada pasangan yang sudah ditentukan DPC dan tak memaksakan pencalonan Gibran. “Kalau tidak dihargai ya sudah, hancurlah perjuangan-perjuangan dari kader-kader partai itu. Artinya enggak ada harganya sama sekali,” kata Rudy.
Meski demikian, Rudy dan rekan sejawat bakal tetap tegak lurus apapun keputusan partai. Nama Purnomo dan Gibran kini tengah ditimbang di DPP, dan bakal diputuskan langsung oleh Megawati. Kenapa Rudy bersikap keras? Mengapa Rudy tak memfasilitasi putra mantan atasannya? Berikut, petikan perbincangan kumparan dengan Rudy di dua sesi wawancara terpisah, di Gedung DPRD Kota Solo (31/12) dan Loji Gandrung, Solo.(1/2).
Bagaimana DPC Solo mempersiapkan nama-nama yang bakal diusung di Pilwalkot 2020?
Saya sebagai ketua DPC, sudah melaksanakan tugas proses penjaringan dan penyaringan calon wali kota dan wakil wali kota, bakal calon. Sesuai dengan Peraturan Partai nomor 24 tahun 2017. Yang mana sebetulnya DPP, khususnya ketua umum PDI Perjuangan akan memberikan reward kepada DPC-DPC yang mempunyai prestasi, perolehan suaranya lebih dari 24 persen, itu proses penjaringannya tertutup. Tertutup artinya hanya konsolidasi internal partai, tidak dipublikasikan.
Nah, dari situ kita sudah lakukan proses penjaringan mulai dari anak ranting, rapat anak ranting maksudnya. Ranting, rapat pengurus ranting, rapat pengurus anak cabang, dan rapat pengurus DPC, selesai. Terjaringlah yang namanya Bapak Achmad Purnomo, sebagai balon (bakal calon) wali kota dan teguh Prakosa yang mantan ketua DPRD menjadi bakal calon wakil wali kota.
Setelah itu tugas saya membawa berkas ini kepada DPP Partai berikut tanda tangan pengurus ranting, bukan hanya ketua. Pengurus anak ranting, pengurus ranting dan pengurus anak cabang maupun pengurus DPC partai. Itu sudah selesai. Selesai, saya enggak mau menanggapi yang lain. Karena selesai.
Anda pernah menyampaikan ke media ada intervensi berkaitan dengan keinginan Gibran untuk maju. Bagaimana penjelasan Anda soal hal tersebut?
Jadi begini. Jadi, pemahamannya bukan saya dapat intervensi, enggak. tetapi kemarin ada yang menanyakan kepada saya, apakah Maruarar Sirait, dari DPP-DPP ini merupakan intervensi dari luar untuk DPC partai?
Berarti yang nulis saja yang keliru. Apakah saya pernah diintervensi? Enggak. Saya enggak pernah diintervensi. Cuma yang perlu saya sampaikan di sini adalah tugas yang saya lakukan sudah selesai. Penjaringan, penyaringan sudah saya bawa ke DPP partai, tinggal menunggu rekom (rekomendasi). Kalau DPP partai mau memberi reward kepada petugas partai yang berhasil menambah suara dan kursi, berprestasi ya monggo. Namun, kalau tidak ya sudah selesai.
Lalu, bagaimana eksternal DPC menyorongkan nama Gibran?
Pak Pratikno (menteri sekretaris negara) ketemu saya lebaran bulan Juli kemarin. Beliau yang datang langsung ke rumah saya. Ia mengatakan bahwa Gibran mau maju jadi wali kota. Tapi saya sampaikan seperti itu, silahkan, wong punya hak kok.
Habis itu Pak Jokowi. Saya datang sendiri ke rumahnya di Sumber (Solo). Itu waktu Hari Santri.
Pak Jokowi bilang kalau Mas Gibran mau maju wali kota. Saya jawab silakan. Tapi proses penjaringan dan penyaringan bakal calon walikota di DPC Solo PDIP karena dapat suara lebih dari 25 persen itu dilakukan penjaringan tertutup. Sehingga tidak dipublikasikan dan penjaringan itu sudah selesai.
Sama Mas Gibran ketemu waktu sudah proses. Pak Djarot juga yang ketemu dengan saya. Dia bawa pesan dari Bu Mega. Pesannya saya terima dan saya juga sampaikan pesan ke bu Mega bahwa saya sudah selesai melaksanakan tugas berupa menjalankan peraturan partai PP 24 2017. Habis itu awal bulan Desember saya ketemu dengan Bu Megawati.
Apa pesan ketua umum terhadap persoalan ini ?
Saya ngomong panjang lebar, banyaklah menyangkut saya. Ya kalau sesuai PP 24 2017 itu dilaksanakan dengan murni dan konsekuen kalau mau memberi penghargaan ke kader partai yang berhasil dan indikatornya itu penambahan suara dan kursi ya itu harus dijalankan DPP Partai. Karena saya juga melaksanakan PP 24 itu.
Apa sikap DPC bila nanti rekomendasi justru diberikan kepada Gibran?
Kita tunggu rekom-nya dari ketua umum, Ibu Megawati Soekarnoputri. Tetapi yang perlu kami sampaikan bahwa, DPP akan memberikan reward ini mau dilaksanakan atau tidak?
Lalu, jerih payah kader partai, petugas partai yang ditugasi menjadi ketua DPC dan wali kota maupun wakil wali kota ini kader partai. Bukan orang lain, lah ini mau dihargai atau tidak.
Nah, itu DPP partai yang punya kewenangan itu. Kalau tidak dihargai ya sudah, hancurlah perjuangan-perjuangan dari kader-kader partai itu. Artinya enggak ada harganya sama sekali. Itu saja yang kami lakukan sehingga kalau dinamika yang lainnya saya enggak mau tahu.
Menjadi pengurus partai harus siap kecewa dan siap dikecewakan kok. Itu saya pegang.
Apa rekomendasi akan diberikan rakernas PDIP 2020?
Enggak tahu. Nanti rakornas tanggal 10. Mau dijawab di situ itu hak dari ibu ketua umum.
